RSUD Cibabat Kota Cimahi Bekomitmen Meningkatkan Mutu Pelayanan

RUMAH Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Cimahi bekomitmen meningkatkan mutu pelayanan bagi pasien. Salah satunya rutin melakukan Re-Akreditasi yang dilakukan Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS).

“Kalau penilaiannya akan dilakukan bulan November 2019 oleh suatu lembaga independen penyelenggaraan akreditasi yg ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, yaitu KARS,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama RSUD Cibabat, Reri Marlia Jumat (16/8/2019).

Reri menjelaskan, tujuan akreditasi rumah sakit ini sebagai upaya meningkatkan mutu pelayanan sesuai standar pelayanan rumah sakit yang ditetapkan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan (PMK)PMK Nomor 12 Tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit dan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

“Penilaian akreditasi rumah sakit dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali,” ucapnya.

Ditegaskan Reri, dengan peningkatan mutu pelayanan melalui akreditasi, akan berdampak pada meningkatkan kepercayaan masyarakat atas layanan di rumah sakit.

Sebab, kata dia, dalam melaksanakan tugas dan fungsi, rumah sakit memiliki standar prosedur operasional yang berbasis kepada keselamatan pasien. Apalagi, keberadaan RSUD Cibabat ini memiliki peran yang krusial dalam meningkatkan tata kelola pelayanan kesehatan.

“Yang bermutu bagi masyarakat demi mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal,” ujar Reri.

RSUD Cibabat yang terletak di Jalan Amir Mahmud, Cibabat, Kota Cimahi itu merupakan rumah sakit regional atau rumah sakit rujukan dari berbagai daerah. Seperti pasien dari Kabupaten Bandung Barat (KBB), Kabupaten Bandung, Kota Bandung dan tentu saja Kota Cimahi.

Reri mengungkapkan, jumlah tenaga kesehatan yang ada di RSUD Cibabat mencapai 900 orang yang terdiri dari tenaga medis, dokter, perawat, tenaga administrasi dan sebagainya. Sementara jumlah ruang rawat inap, rawat jalan hingga Intensif Care Unit (ICU) mencapai 350 unit.

Saat ini, kata dia, pihaknya terus berupaya untuk memperbaiki sejumlah kekurangan baik dari segi fasilitas maupun tenaga kesehatan. “Yang belum ada itu spesialis paru forensik dan bedah mulut, yang lainnya sudah terakomidir,” tandasnya. (Hms/Tedi)

dialogpublik.com