DARI 21 ribu hektar sawah di Kabupaten Bandung, sekitar 10 persennya atau 2000 -an hektar kekeringan, bahkan terancam fuso. Dari jumlah tersebut 647 hektar berada di wilayah Rancaekek.
Demikian dikatakan Anggota DPRD Kabupaten Bandung, Toni Permana di Soreang, Selasa (19/9/2023).
“Dari 2000 hektar sawah yang kekeringan, terbayak di Kecamatan Rancaekek disusul Solokanjeruk 212 hektar,” jelas Toni yang juga sebagai Ketua Himpinan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Bandung.
“Jika itu tidak segera tertangani, tidak menutup kemungkinan kita akan paceklik, ” imbuhnya.
Musim kering saat ini, bisa dikategorikan bencana jelasnya, untuk itu pemerintah harus segera menanganinya, terutama areal pesawahan yang sudah berubah jadi “daratan”.
Langkahnya, bisa bekerja sama dengan Perumda Air Minun Tirta Raharja untuk mensuplai kebutuhan air masyarakat petani. “Jadi PDAM selain mensuplai air untuk kebutuhan pelanggan, juga harus membantu para petani yang terdampak kekeringan,” jelasnya.
Menurut Ketua Fraksi Partai NasDem ini, pemerintah harus segera berupaya membantu masyarakat yang terdampak el nino, baik jangka pendek maupun jangka menengah.
“Jangka pendek misalnya diadakan operasi pasar dengan menjual beras murah, jangka panjangnya kami inginkan Bulog mempertegas dan membatasi para spekulan beras,” tuturnya
Karena ujarnya, ada indikasi melambungnya harga beras bukan saja karena gagal panen akibat kemarau, tetapi disebabkan adanya permainan pengusaha besar.
“Kita juga tidak tahu permainannya di mana, hanya Bulog yang paham permainan para bandar beras yang besar- besar,” imbuh Politisi NasDem ini.
Yang jelas, saat ini pedagang beras skala kecil menjerit karena tidak bisa jualan, sebab barangnya dikuasai pengusaha besar termasuk yang menentukan harga beras.
“Makanya kita mendorong Bupati segera berkordinasi minimal menyelesaikan di tingkat lokal soal stabilitas harga beras, karena Bulog-lah yang bisa menstabilisasi, mereka punya stok beras selain para distributor besar. Kita yakin Bulog mampu memberikan kebijakan terkait itu,” katanya.
Lebih lanjut Toni mengungkapkan, kemarau panjang dampak el nino sudah diprediksi sebelumnya dan itu sulit dihindari. Jadi pemerintah harus hadir dalam membantu persoalan petani khususnya, yang terdampak kekeringan.
“Kalau kita di DPRD sudah memposkan anggaran tak terduga (BTT) bahwa el nino ini kita katagorikan sebagai bencana, jadi ada anggaranya untuk mengantisipasi hal itu” jelas Toni.
Maka dari itu, imbuhnya, pemerintah daerah bisa mengeluarkan anggaran tersebut, misalnya untuk bantuan pengeboran dan pembelian mesin air. Atau untuk bantuan bibit padi yang tahan di musim kering seperti varietas Situ Patenggang, Situ Bagendit, Batutegi. Cibogo, invago dan varietas 1312. (nk)
