UNTUK menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Pemerintah berencana mendirikan Koperasi Merah Putih (KMP) di seluruh desa se Indonesia, termasuk di Kabupaten Bandung.
Untuk pendiriannya pemerintah sudah menyiapkan anggaran, begitu pun Pemkab Bandung telah mempersiapkan dana untuk kelahiran KMP di 270 desa.
Namun, ada pihak yang merasa hawatir akan terjadi tumpang tindih kebijakan, terutama di desa yang sudah memiliki koperasi dan badan usaha milik desa (BUMDES).
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Hj.Renie Rahayu Fauzi menjamin jika kehawatiran itu tidak mungkin terjadi.
“Tidak akan terjadi tumpang tindih atau kehawatiran lainnya, karena KMP dibentuk berkaitan dengan program MBG,” ujarnya.
” Justru dengan lahirnya KMP roda perekonomian di desa bisa berputar dan ujungnya kesejahteraan masyarakat jadi meningkat,” sambung Renie.
Dia menjelaskan, Pemerintah tidak hanya memperhatikan gizi rakyatnya saja, tetapi juga kesejahteraannya masyarakat pedesaan.
Untuk itu, ujar Politisi PKB ini, desa yang saat ini sudah memiliki koperasi sebaiknya berkolaborasi atau melebur saja dengan KMP.
Sebab, Merah Putih akan hadir di seluruh desa di Kabupaten Bandung, tujuannya selain menyukseskan MBG juga menghidupkan perekonomian desa.
Menurutnya, masyarakat bisa ikut serta menyukseskan MBG dengan menjadi pemasok bahan makanan, seperti sayuran, ikan atau daging dan buah.
” Ya, petani bisa menjadi penyalur sayuran. Peternak juga bisa bekerja sama dengan KMP sebagai penyalur daging ayam, sapi atau telur ayam, termasuk pengrajin tahu tempe,” tegasnya.
Sementara itu, Renie mengungkapkan, saat ini di Kabupaten Bandung tidak semua desa memiliki koperasi, sehingga KMP akan mendorong lahirnya soko guru perekonomian Indonesia itu di wilayah Kabupaten Bandung.
” Nantinya, semua desa akan memiliki koperasi. Kita harapkan lembaga ekonomi ini, meski hadir terkait MBG tetapi keberadaannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa,” pungkasnya. (nk)
