Renie : KPU Kab. Bandung Lalai, Pemerintahan itu Eksekutif dan Legislatif

KISRUH DPRD Kabupaten Bandung dengan KPUD Kab Bandung nampaknya terus berlanjut.

Kini Anggota DPRD Kabupaten Bandung, Hj.Renie Rahayu Fauzi angkat bicara, Dia mengaku, kecewa dengan sikap KPUD yang tidak menghargai legislatif.

“Jujur secara pribadi, sebagai anggota DPRD, saya merasa kecewa dengan KPU,” tegasnya saat dihubungi lewat WA pribadinya, Kamis (5/1/2023).

Sebelumnya diberitakan, KPUD telah melecehkan DPRD karena tidak mengundang pada pelantikan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Selasa kemarin.

Menurutnya, saat penganggaran untuk Pemilu 2024, KPUD itu melibatkan pemerintahan yakni, ekselutif dan legislatif yang seharusnya duduk bersama.

Namun ketika penganggaran selesai dan KPU memggelar kegiatan melantik PPK, seharusnya DPRD diundang.

“Hargailah anggota DPRD, minimal ketuanya lah, atau komisi A yang nota bene mitra kerjanya. Ini kan sama sekali tidak ada pemberitahuan,” ujarnya.

“Tetapi secara pribadi, saya percaya kinerja KPUD baik hingga kini dan bisa dipertanggungjawabkan, tetapi kejadian ini jangan sampai terjadi lagi. Tolong dong kita, DPRD dihargai,ketika urusan anggaran kan ke kita. Pemerintahan itu jangan dilupakan, ada 2 eksekutif dan legislatif,” tambahnya.

Meskipun kecewa jelasnya, namun Renie yakin jika lembaga pelaksana Pemilu tersebut tidak melupakan DPRD, hanya itu kelalaian dari KPUD saja.

Ketua Fraksi PKB ini menegaskan, reaksi anggota DPRD sebaiknya nenjadi pembelajaran buat KPUD, untuk mengevaluasi kinerjanya ke depan.

“Saya percaya pada KPU, sampai saat bekerja dengan profesional. Jangan sampai hal seperti ini imagenya jadi kemana – mana, apalagi sekarang tahun politik ya,” harapnya.

Pada kesempetan itu, Renie mengungkapkan, upaya Ketua KPUD Kabupaten Bandung yang meminta maaf lewat jaringan pribadi (japri) Ketua DPRD, merupakan sikap yang kurang etis.

“Ega bisa kaya gitu donk, masa dengan entengnya minta maaf lewat whatsApp (WA) itu engga etis,” pingkasnya.(nk)