Refleksi Kemerdekaan : Segala Sektor harus Beradaptasi dengan Perkembangan Jaman

AGUSTUS adalah bulan spesial bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk mayarakat Kabupaten Bandung. Karena setiap tahunnya penduduk nusantara ini, memperingati hari kelahiran Indonesia yang jatuh setiap tanggal 17 Agustus.

Beragam kegiatan rutin dilakukan untuk merayakan momen suka cita tersebut, mulai dari perlombaan yang dilaksanakan jauh – jauh hari, hingga upacara bendera untuk mengekpresikan cinta Indonesia.

Di usianya yang lebih dari tiga perempat abad itu, banyak pengalaman dialami negeri ini. Mulai dari masa penjajahan Hindia Belanda kemudain Jepang sampai pemberontakan PKI yang menelan korban  tujuh orang pahlawan revolusi.

 “Sekarang negara kita menginjak usianya yang ke 77 tahun, tentunya kita bersyukur sebab diusianya ini negara kita semakin menata diri, terutama melakukan penyempurnaan di berbagai sektor,” jelas Ketua DPRD Kabupaten Bandung, H. Sugianto saat ditemui di ruang kerja Seretaris Dewan (sekwan), Soreang, Senin (15/8/2022) kemarin.

 Namun jelasnya,  dengan perkembnagan teknologi informasi yang mengglobal, itu menjadi  tantangan tersendiri. Sebab segala  sektor mulai dari pemerintahan, sosial budaya dan politik  harus beradaptasi dengan perkembangan jaman, terutama kemajuan teknologi.

Jika hal itu tidak diselaraskan atau tidak bisa ditangkap oleh lembaga-lembaga tersebut, terutama pemerintahan, akan menjadi malapetaka tersendiri. “ Satu sisi kita bersyukur sudah berusia 77 tahun, tapi di sisi lain dengan perkembangan global ini nampaknya kita harus mempersiapkan diri dengan SDM yang ada,” jelasnya.

Karena berada di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung, nampaknya kita harus beradaptasi dengan perkembangan jaman. Tentunya, ini dalam rangka mengisi kemerdekaan, karena dunia global tidak bisa dihindari, jika dulu 4.O sekarang sudah 5.O. Jadi ungkap legilstalor Partai Golkar ini,  harus lebih dahsyat termasuk pola pelayanan yang dilakukan   pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif harus sudah menyesuaikan.

Untuk itu ucap Sugianto, pendekatan aspirasi berpasis online  menjadi sebuah tantangan bagi DPRD Kabupaten Bandung, “ Hari ini, saya alhamdulillah melakukan sinkronisasi dengan sekretariat, bagaimana kita membangun sebuah sistem untuk menjaring aspirasi masyarakat agar bisa diakomodir dengan baik dan menindak lanjutinya dari aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat,” ucapnya.

“Ini salah satu upaya cara kita mengisi kemerdekaan RI, di lingkup Pemkab Bandung,” sambungnya.

Langkah lain ungkap Sugianto, dengan beradaptasi terhadap regulasi yang datang dari pemerintah pusat. Karena dengan adanya Undang-undang Cipta kerja, itu akan berimbas pada peraturan daerah Kabupaten Bandung, sehingga perlu segera menyelaraskan dan tidak boleh  ketinggalan.

Jadi jelasnya, ketika UU Cipta kerja secara komperhensif  diberlakukan, maka perangkat lunak di daerah dalam artian regulasi – regulasi juga harus menyesuaikan dengan UU di atasanya.”Itu salah satu upaya bagaimana kita merefleksikan 77 tahun kemerdekaan Indonesia, terutama di tingkat Kabupaten Bandung,” imbuhnya.

Sementara itu, Sugianto membenarkan, jika kondisi geografis di Kabupaten Bandung menjadi tantangan tersendiri, sebab wilayah dengan 270 desa dan 10 kelurahan masih ada yang belum terjangkau, jangankan oleh internet sinyal telepon pun masih susah. Oleh karenanya, jenjang pemerintahan mulai dari dinas, kecamatan dan desa harus berpartisipasi, menyampaikan berbagai produk regulasi, kebijakan dari Pemkab Bandung.

Jadi dalam menghadapi teknologi yang begitu dahsyat, kita masih butuh manual yang dilakukan oleh  pemerintah, sebuat saja dinas dengan urusan teknisnya, kecamatan dengan kewilayahannya dan pemerintah desa tetapi dengan informasi dari Pemkab Bandung.

“ Agar infomasi sampai ke masyarakat hingga level terbawah, maka desa, RT dan RW mempunyai kewajiban untuk menyampaikan infomasi, bahkan saya juga menggajak pada seluruh anggota DPRD untuk bersama-sama menyampaikan informasi ke seluruh pelosok desa tentang pembangunan atau proses pembangunan Pemkab Bandung,” ungkapnya.

Sugianto menegaskan, Pemkab Bandung harus mengakui jika masih adanya  masyarakatnya yang jauh dari jangkauan informasi. “Itu harus didekatkan, dan saya pikir pemerintahan desa lebih dekat dengan  masyaraat, mereka lebih cepat menyampaikan informasi sebagai corong  Pemkab Bandung,”imbuhnya

Jika melihat kondisi yang ada, nampak jomplang sekali, namun saat ini  yang dipecut untuk beradaptasi dengan teknologi itu aparat pemerintah. Sementara masyarakatnya  berjalan secara alamai.

“ Yang tahu internet, infomasi itu  mereka yang melek yang ada kemauan membuka informasi. Oleh karenanya, jenjang pemerintah  berkewajiba  menembus hingga ke basis masyarakat terbawah, untuk mengisi kemerdekaan,” pungkasnya. (nk).

dialogpublik.com