Ratusan Sopir Angkot Melakukan Aksi Unjuk Rasa Gedung DPRD

RATUSAN Angkutan Kota (Angkot) berbagai jurusan di Kota Kuningan,  melakukan aksi unjuk rasa terkait kondisi angkutan umum yang ahir-ahir ini kondisinya kian memprihatinkan.

Awak Angkot jurusan Kuningan-Kadugede, Pasar Baru, Cirendang, Ancaran-Kertawangunan dan lainnya, berkumpul di bunderan Cijoho mulai pukul 08.00 WIB lalu pukul 09.00 bergerak menyisir Jl RE Martadinata menuju ke gedung DPRD di jalan RE Martadinata Ancaran , Selasa (19/11/2019).

Aksi unjuk rasa yang dipimpin ‘korlap’ Paguyuban Angkutan Umum Kuningan (Paku)  Iis Santosa, sebelum  diizinkan masuk menemui pimpinan dewan,  berorasi diluar pintu pagar gedung DPRD yang dijaga ketat puluhan petugas Kepolisian Polres Kuningan.

Kami meminta kepada ‘wakil rakyat’ untuk memperhatikan nasib sopir ‘angkot’ yang selama ini kian terpuruk dan memprihatinkan, tandasnya.

Sementara itu, Pimpinan DPRD yang diwakili 5 orang anggota dewan komisi 3 dan Kadishub DR H Deni Hamdani menerima perwakilan pengunjuk rasa untuk  menyampaikan aspirasinya sekaligus berdialog dengan ‘wakil rakyat’.

Tujuh Tuntutan Sopir Angkot

“Kami merasakan adanya ketidakadilan dengan menjamurnya transfortasi online di Kuningan”, ujar Iis Santosa.

Tujuh tuntutan kami minta ditindak lanjuti oleh DPRD yaitu, 1. Mobil ‘angkot’ mohon dubebaskan dari biaya KIR, 2. Keberadaan dan zonasi angkutan online harus berjarak 300 meter dari sekolah, RS dan pasar dan perjantoran.

3.Batasi quota kendaraan online roda 4 maupun roda dua. 4.Minta anak sekolah tidak membawa sepeda motor ke sekolah. 5. Optimalisasi fungsi terminal Cidahu, agar mobil Ciledug (Cirebon) tidak masuk ke Ciawigebang. 6. Bubarkan Organda yang hanya ‘beronani’, untuk kepentingan sendiri. 7. Monil ‘Odong-odong” dilarang maduk ke jalan raya.

“Itulah 7 tuntutan kami, mohon diperhatikan dan ditindak lanjuti demi keadilan”, harapnya.

Usulkan Bebas Biaya KIR

Wakil Ketua DPRD Kab Kuningan Dede Ismail seusai menerima perwakilan para pengunjuk rasa mengatakan,  mereka mengusulkan agar bebas biaya ‘KIR’ dan izin trayek, jelasnya.

Sebagai solusinya kami akan menggelar rapat kerja bersama komisi, dan pihak-pihak terkait akan diundang yaitu, Dinas  Perhubungan, Disdikbud, Kepolisian, Organda dan jajaran supir angkot termasuk supir ojol-ojol, ujarnya.

Aksi unjuk rasa berjalan aman dan lancar hingga berahir pukul 12.00.WIB.(H WAWAN JR)

dialogpublik.com