SEKRETARIS Komisi B DPRD Kabupaten Bandung H Dadang Suryana mengungkapkan, pihaknya banyak menerima pengaduan dari para vendor atau supplier PT Bandung Bedas Sentos (PT BDS).
“Kami menerima banyak pengaduan dari para supplier karena ada permasalahan dengan PT BDS,” jelasnya di Soreang, Jumat (25/7/2025).
“Permasalah itu harus segera diberekan, kami tidak mau kebaikan pemerintah tercemar oleh setitik air yang jelek,” tambahnya.
Seperti diketahui, PT BDS merupakan BUMD milik Pemkab Bandung yang bergerak di bidang perdagangan, agribisnis dan industri.
BDS didirikan berdasarkan Peraturan Bupati No. 11 Tahun 2022, tujuannya untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pasokan pangan di Kabupaten Bandung,
Selain para supplier, jelasnya, sejumlah karyawan BDS pun mengeluh karena sejak Januari 2025 gajinya belum dibayarkan.
Untuk itu , Komisi B akan segera mengambil langkah untuk mengusulkan agar dilakukan audit pada badan usaha milik daerah tersebut.
“Sejauh mana BDS itu kondisinya selama ini? Apa penyakitnya sudah stadium satu, dua, tiga atau sudah stadium empat?,” tegasnya.
“Kalau sudah stadium empat manajemen harus diganti, diambil alih pemerintah daerah agar untuk disehatkan kembali,” tegasnya.
Politisi PKS ini menegaskan, jika BDS dibiarkan pihaknya khawatir ada keterkaitan yang tidak bisa lepas dari Pemerintah daerah.
Saat audiensi kemarin, jalas Dadang, manajemen PT BDS tidak ada yang hadir, sehingga Komisi B akan mengusulkan pada pimpinan dewan untuk mengundangnya hadir di dewan agar persoalannya jadi jelas.
“Hasil audiensi kemarin, Kamis (24/7/2025) dengan karyawan dan eks pegawai BDS akan kami laporkan kepada pimpinan DPRD,” ungkapnya.
Jika nanti pertemuan dengan BDS berlangsung,tutur Dadang, ada beberapa solusi yang mungkin bisa diusulkan, seperti membentuk panitia khusus (Pansus) atau forum bersama antara pengawas, baik eksternal maupun internal, semua bersatu mengawasi BDS.
“Itu juga kalau memungkinkan dan tidak menyalahi regulagi,” tuturnya.
Saat ini, ujar Dadang, PT BDS sakit, tapi entah stadiumnya berapa?.
Dadang berharap, permasalahan tersebut segera dicarikan jalan keluarnya, minimal hak haknya pegawai dilindungi dan harus segera direalisasikan.
Dadang berharap, Pemkab Bandung segera mengambil tindakan atau langkah-langkah preventif agar permasalahan BDS segera terselesaikan. (nk)
