DALAM Capaian program Keluarga Berencana (KB) untuk Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Kabupaten Bandung Barat (KBB) belum sesuai harapan. Dimasa Pandemi Covid-19 menjadi salah satu kendala untuk optimalisasi program KB dengan melalui MKJP.
Sementara Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Bandung Barat (KBB) Eriska Hendrayana mengatakan, jika ditinjau dari kesertaan KB selama tahun 2020 capaiannya cukup bagus. Realisasi peserta KB baru per Desember 2020, mencapai 108,84 %.
Hanya untuk program MKJP masih jauh dari harapan. Baru sekitar 20 % dari Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM) untuk ber-KB.
“Penyebab utamanya pandemi. Karena tidak semua faskes (fasilitas kesehatan) mau melayani MKJP. Untuk (layanan) MKJP perlu APD (Alat Pelindung Diri), yang lumayan harus berlevel-level,” ungkap Eriska, disela-sela Rakornis Penguatan Lini Lapangan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Banggakencana) di Ballroom, Jum’at (30/4/2021).
Pada tahun 2021, pihaknya berusaha keras untuk menggenjot capaian program KB MKJP melalui berbagai program, seperti Kampung KB. Diakui Eriska, tidak mudah mengoptimalkan program tersebut, tanpa bantuan lini lapangan.
Lini lapangan ini, terdiri dari Penyuluh Keluarga Berencana (PKB), Tenaga Penggarap Desa (TPD), Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), serta intuisi masyarakat pedesaan, mulai dari Forum KB, Pos KB, Sub Pos KB dan lainnya.
Menurutnya, kekuatan lini lapangan lah program Banggakencana di KBB bisa berjalan dengan baik. DP2KBP3A bisa besar karena lini lapangan serta kerja sama yang baik dengan Dinas Kesehatan, IBI dan IDI. “Kita mah hanya punya konsep, punya manajemen, merekalah yang bekerja tanpa pamrih,” pujinya.
Kendala yang dihadapi untuk optimalisasi program Banggakencana tentunya menyangkut keterbatasan anggaran. Pada tahun 2020 anggaran DP2KBP3A KBB hanya Rp1,6 miliar. Itupun dalam bentuk pembelanjaan. Sedangkan kegiatan selama setahun cukup miris, hanya Rp45 juga.
Beruntung ada biaya operasional dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp4,5 miliar yang digerakkan untuk ke lapangan. “Kalau tidak ada itu, kita tertatih-tatih karena program banyak, anggaran terbatas. Mudah-mudahan saja Pandemi berlalu, jadi tidak ada lagi refocusing,” harapnya.
Jika dilihat dari nominal, anggaran program Banggakencana tersebut lumayan besar jumlahnya. Namun Eriska menjelaskan, konsekwensi dari sebuah program untuk penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) menuju keluarga sejahtera.
“Sepertinya membuang uang kalau di KB. Tapi bisa membeli masa depan,” ucapnya.
Sementara, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DP2KBP3A KBB, Evi Saefiyani menyebutkan, rakor lini lapangan tersebut digelar, untuk mengevaluasi sejauhmana program tahun lalu bisa tercapai. Serta merencanakan program mendatang, sebagai upaya mensukseskan program Banggakencana.
“Pesertanya terdiri dari 200 orang, dari seluruh wilayah KBB. Dalam pelaksanaannya, peserta diminta untuk tetap menjaga protokol kesehatan,” pungkasnya.(tries)
