Presiden Jokowi : Gelorakan Gerakan Bangga Buatan Indonesia

PERSENTASE Penggunaan Produk Dalam Negeri Belanja Daerah akan berkonsekuensi pada Penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Terkait hal ini Pemerintah berkeinginan mendorong pertumbuhan ekonomi, salah satunya menggelorakan Gerakan Bangga Buatan Indonesia.
Bagi Kementerian dan pemerintah daerah yang tidak mencapai target 40 persen dalam penggunaan Produk Dalam Negeri  Bekanja Daerah maka akan dikenai sanksi berupa penundaan DAU dan DAK.

Hal itu diingatkan Presiden RI Ir. Joko Widodo saat digelar Business Matching di Bali (22-24 Maret 2022), yang diikuti oleh para Kepala Daerah.

Busines Matching ini membahas secara  inten Penggunaan Produk Dalam Negeri, tujuannya  sinkronisasi kebutuhan belanja  barang dan jasa dengan sumber dari APBN dan APBD Provinsi/Kabupaten/Kota, terhadap ketersediaan produk yang bisa disuplai oleh sektor industri dan manufaktur dalam negeri.

Sementara itu, target alokasi belanja Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah untuk penggunaan produk dalam negeri minimal 40 persen yaitu, sebesar Rp 400 Triliun dari total anggaran Rp 1.071,4 Triliun pada tahun 2022.

Dalam hal ini pemerintah akan mendorong masuknya produk UMKM, Industri Kecil dan sektor lainnya agar tersedia dalam e-katalog.

Target Pemerintah dari 95.000 produk e-katalog akan bertambah menjadi 200.000 produk dan menjadi  1 juta produk dalam target akhir RKP. Untuk itu prosedur penetapan SNI pada produk dalam negeri akan disederhanakan dan dipercepat.

Hal tersebut juga didukung oleh terbitnya Perpres 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,guna mendorong dan memberi kemudahkan pemanfaatan produk koperasi, usaha kecil dan menengah dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Presiden RI, Ir. Joko Widodo menegaskan bahwa, penggunaan produk dalam negeri yang digunakan, untuk belanja Pemerintah akan diawasi oleh BPK/BPKP.  Kepatuhan terhadap arahan pemanfaatan produk dalam negeri akan dihubungkan dengan alokasi DAU dan DAK yang akan diberikan kepada kementerian dan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Dalam rangka pencapaian target minimal 40 persen belanja produk dalam negeri, Gubernur/ Bupati/Walikota, diminta agar menugaskan Sekda untuk membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri. Hal ini sesuai dengan arahan LKPP.
(H WAWAN JR)

dialogpublik.com