PENERIMAAN peserta didik baru (PPDB) menjadi persoalan rutin pada tiap tahun ajaran. Dengan sistem zonasi masyarakat menilai, pelaksanaan PPDB di semua tingkatan sekolah kurang maksimal.
Terkait hal itu, Wakil Ketua Komisi D, DPRD Kabupaten Bandung, DR. H. Cecep Suhendar membenarkan, jika pihaknya banyak meneriman keluhan serta laporan tentang penyelenggaraan PPDB mulai di tingkat SD, SMP dan SMA/SMK.
Menurutnya, pengaduan masyarakat yang muncul diantaranya, maraknya domisili dadakan yang mendekati lokasi sekolah sebagai upaya pemenuhan “zonasi “,
Surat keterangan Tidak Mampu banyak dibuat diluar data terpadu kesejahteraan sosial ( DTKS ), serta hadirnya kolektor sebagai bentuk “ramah lingkungan” dengan nilai imbalan tertentu.
“Selain hal tersebut, masih banyak persoalan lainya yang disampaikan dari masyarakat ke dewan,” jelasnya di Soreang, Kamis (13/7/2023).
Cecep menegaskan, PPDB dengan levelisasi zonasi, prestasi dan afirmasi menjadi persoalan rutin tahunan, sehingga banyak yang menyuarakan perlunya dievaluasi.
“Menurut saya PPDB dengan level zonasi bisa dilakukan 100 %, jika jumlah tampungan sekolah sudah seimbang ditiap zona tanpa membedakan negri dan swasta,” imbuhnya.
Legislator asal daerah pemilihan (dapil) 4 menjelaskan, yang menjadi faktor penghambat suksesnya PPDB, diantaranya sikap masyarakat yang masih negeri minded.
” Selalu ingin memasukan anaknya ke sekolah negri dengan alasan gengsi serta biaya, karena di negeri oprasional sekolah gratis. Padahal dengan sistim zonasi, salah satu upaya menghilangkan sekolah pavorit,” papar polotisi Partai Golkar ini.
Untuk itu harapnya, sekolah swasta yang menerima dana bantuan oprasional sekolah ( BoS) seharusnya tidak lagi memungut uang SPP atau menggratiskan.
Cara itu jelas Cecep, bisa mengubah mindset masyarakat dan akan membangun image bahwa sekolah negri dan swasta sama saja.
Oleh karena itu katanya, apapun sistem yang diterapkan dalam PPDB harus mengakomodir semua aspek baik zonasi,prestasi maupun afirmasi.
Namun itu semua harus di diawali dengan analisa dan kajian yang berbeda di tiap wilayah sesuai data potensi yang ada, sehingga levelisasi PPDB tidak harus sama ditiap tempat sebab disesuaikan data potensi yang ada. (nk)
