Pj Wali Kota Cimahi Buka Forum Perangkat Daerah Satpol-PP dan Damkar

PENJABAT (Pj) Wali Kota Cimahi Dicky Saromi saat melaksanakan pembukaan Forum Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol-PP dan Damkar) Kota Cimahi, pihaknya meminta kepada Satpol-PP dan Damkar untuk dapat terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat sebagai aparatur pemerintah yang berhubungan langsung masyarakat. Di AWC di Jalan Kolonel Masturi KM.4 No.157, Cipageran, Kec. Cimahi Utara, Jum’at (16/2/2024).

“Untuk dapat memenuhi harapan masyarakat maka perlu adanya pola sikap dan pola tindak dengan 5 S, Salam, Sapa, Senyum, Sopan, dan Santun, yang harus dimiliki oleh Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran,” terang Dicky.

Karena kata Dicky, pada era keterbukaan informasi saat ini, masyarakat dapat dengan mudah mengakses berbagai informasi serta dapat membandingkan kualitas pelayanan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah.

“Ke depannya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran akan mengedepankan sisi-sisi preemtif dan preventif melalui mekanisme persuasif, pencegahan, penyuluhan dan mengedepankan model penyelesaian di hulu daripada di hilir, sehingga wajah Polisi Pamong Praja tidak lagi nampak garang dan yang lebih penting adalah benturan-benturan dapat dihindari serta kesadaran masyarakat terhadap peraturan semakin meningkat,” tegasnya.

Lebih lanjut Dicky mengungkapkan Satpol PP – Damkar Cimahi termasuk di dalam urusan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kota Cimahi dalam urusan ketentraman dan ketertiban umum sehingga pola sikap dan perilaku serta kualitas sumber daya manusia harus benar-benar diperhatikan termasuk juga sarana dan prasarana standar minimal juga harus dicukupi sehingga mampu menjalankan tugas, kewajiban, serta kewenangannya yang secara tegas telah tertuang dalam peraturan perundangundangan.

“Apabila layanan yang diberikan tidak maksimal, maka secara real time dapat terpublikasi melalui komunikasi sosial on line,” Dicky juga mengingatkan.

Dicky juga mengingatkan kembali terkait untuk penempatan aparatur di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran agar dilakukan dengan mempertimbangkan secara matang kompetensi dan latar belakang keilmuan yang dimiliki.

“Harus kita pahami bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran rentan dengan gesekan kepentingan dan konflik karena kinerjanya yang harus berhubungan langsung dengan masyarakat dan tidak akan mungkin wibawa pemerintahan akan tetap terbangun apabila aparatur penegak regulasinya tidak berkompeten,” ucapnya.

Melalui Forum Perangkat Daerah yang dihadiri oleh 184 peserta yang terdiri dari unsur Forkopimda, Perangkat Daerah Kota Cimahi, instansi terkait Kota Cimahi, unsur pendidikan Kota Cimahi, dan unsur masyarakat Kota Cimahi ini dapat terjaring berbagai masukan dari semua stakeholder sebagai bahan rancangan awal Renja tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi agar kualitas layanan Satpol PP – Damkar Kota Cimahi dapat lebih baik lagi.

“Satuan Polisi Pamong Praja, dan Pemadam Kebakaran itu, organisasi yang strategis dan penting, dalam pemerintahan daerah di Kota Cimahi,” ujar Dicky.

Karena Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi yang menjaga keamanan dan ketertiban bagi masyarakat Kota Cimahi.

“Urusan wajib yang kita laksanakan dalam hal urusan pemadam kebakaran, ini juga tadi sudah saya arahkan , melaksanakan tahun 2024 ini untuk persiapan di tahun 2025 supaya Satpol-PP ini nantinya menjadi organisasi yang kuat dan semakin berperan, khususnya untuk menjaga keamanan Kota Cimahi,” ulasnya.

Karena keamanan untuk Kota Cimahi merupakan salah satu syarat untuk mencapai Kota Cimahi Campernik, dan Indonesia Emas tahun 2045.

“Untuk menuju kesana prioritas utama adalah dalam konteks pencegahan, yang didalamnya ada sosialisasi, edukasi, pelatihan,” kata Dicky kembali.

Sosialisasi, edukasi dan pelatihan tersebut, tandas Dicky tidak hanya dilakukan di kalangan perangkat daerah saja, seperti internet Pemda atau Pemkot.

“Tetapi lebih besar lagi adalah kita tentunya diluar pemerintahan Kota Cimahi dalam hal ini adalah masyarakat luas,” paparnya.
Melalui masyarakat Kota Cimahi inilah yang dilakukan sosialisasi dan edukasi termasuk masyarakat Kota Cimahi juga dapat menjaga ketertiban umum, sehingga Kota Cimahi benar-benar aman, nyaman.

“Dan lebih dari pada itu semua tidak ada gangguan-gangguan satu sama lain sehingga kita benar-benar siap untuk menjadi Kota yang Campernik,” harapnya.

Disamping itu Dicky juga sedang mengkaji terkait terpisahnya Satpol-PP dan Damkar jadi punya kedinasan sendiri.

“Saat ini kajian itu terus kita lakukan memang kita melihat bagaimana pun juga untuk organisasi ini, kita melihat ada kewenangan yang tidak ada pada diri kita kaji,” katanya.

Pengkajian tersebut menurut Dicky, termasuk Badan Penanggulangan Bencana.

“Itu semua terus kita kaji, kemungkinan-kemungkinan organisasi ini seperti apa?,” tandas Dicky. (Tedi)

dialogpublik.com