DI tengah penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat, Anggota DPRD Kabupaten Bandung, H. Uus Firdaus Haerudin kembali menggelar resesnya di masa sidang ll tahun 2021, Jumat (16/7/2021).
Saat itu Uus menggelar reses di Pondok Pesantren (Pontren) Al-Mu’minuun, Kelurahan Wargamekar, Baleendah. Dengan peserta 10 orang dan menerapkan protokol kesehatan (prokes) cukup ketat, selain mengenakan masker juga jaga jarak.
Dengan batasan waktu yang super singkat, sekitar 10 menit Lurah Wargamekar, Asep Saepulloh menyampaikan aspirasi, agar pemerintah memperbaiki jalan yang sudah lama rusak. Selain itu juga, pipanisasi untuk kebutuhan air bersih masyarakat.
“Saya mohon melalui reses ini, jalan di Wargamekar, khususnya di RW 14, segera diperbaiki karena sudah lama rusak, ” jelasnya.
Setelah menyerao aspirasi, secara door to door Uus menenui masyarakat wargamekar. Saat itu Anggota Fraksi PKS ini membagikan masker, makanan dan uang untuk membeli vitamin.
Sementara bagi warga yang tengah menjalani isolasi mandiri (isoman), mantan Ketua Gapensi Kabupaten Bandung ini memberi uang senilai Rp 500 ribu per orang.
Menurutnya, dari tiga titik lokasi reses, warga yang isomal sekitar 400 orang. Saat ditemui, rata-rata belum menerima bantuan sosial (bansos) yang sempat dilaunching Bupati Bandung, bebetapa waktu lalu.
“Waktu saya temui sih belum ada yang menerima, tetapi eg tahu mungkin sudah ada di kecamatan,” jelasnya.
Pada kesempatam itu, Uus juga menemui, Mak Omih (80), lansia yang hidupnya sebatang kara di Kampung Ciparia, RW 14, Wargamekar.
Mak Omih tinggal digubuk yang kondisinya memprihatinkan. Saat itu Uus berjanji, akan memperjuangkannya melalui program rumah tidak layak huni ( rutilahu).
Untuk aspirasi masyarakat, Uus menegaskan, akan memperjuangkannya melalui dana aspirasi.
” Ya kalua melaluj musrembanga itu sulit, karena ada skala prioritas. Kita akan upayakan dengan dana aspirasi saja biar cepat,” tututnya.
Untuk rutilahu tegasnya, menjadi program prioritas kerja Bupati Bandung sekarang. Tetapi pada kesempatan itu anggota komisi c ini mengkritisi anggaran yang dikeluarkan Gubernur Jawa Barat, Rp 5 triliun tanpa rincian peruntukkannya.
“Pengeluaran itu semestinya ada ilustrasi penguraian pembiayaan, agar bisa diketahui masyarakat. Sebab kalau hanya disebutkan secara global bisa saja menimbulkan persepsi negatif masyarakat,” katanya.
Sementara untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Uus berharap, bantuan diberikan dalam bentuk uang atau tunai, tidak sembako seperti selama ini.
” Karena kalau dalam bentuk uang, bisa dibelanjakan di warung -warung yang ada di sekitar Keluarga Penerina Manfaat (KPM), Kalau sekarang yang untung kan agen dengan supllier,” pungkasnya. (nk)
