Pernikahan Dini di Kabupaten Bandung Capai 46,44 Persen

DAMPAK pandemi covid – 19 tidak hanya di sektor ekonomi dan pendidikan, tapi juga mengakibatkan pernikahan dini di Kabupaten Bandung meningkat.

Menurut Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Bandung, Muhammad Hairun, saat ini pernikahan dini di wilayah kerjanya mencapai 46, 44 persen.

“Tingginya angka pernikahan dini menjadi perhatian pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung,” jelasnya saat menjadi narasumber pada acara Sosialisasi Bedas Sapujagat yang dilaksanakan Dharma Wanita Persatuan (DWP) di Soreang, Selasa (19/10/2021).

Jadi Hairun berharap, hadirnya program berencana dewasakan anak agar sejahtera, sinergitas akselerasi pendewasaan usia kawin terjaga, keluarga sehat (Bedas Sapujagat) dapat menekan angka pernikahan pada anak di bawah usia 19 tahun.

“Hingga Juli 2021 jumlah perkawinan usia anak laki laki mencapai 112 kasus, sedangkan anak perempuan ada 567 kasus,” ungkapnya.

Menurutnya, Bedas Sapujagat merupakan kolaborasi dan integrasi dalam penanganan permasalahan perkawinan usia anak yang melibatkan berbagai stakeholders.

“Program ini juga merupakan pemberdayaan masyarakat, khususnya pada remaja sebagai role model dalam pendewasaan usia perkawinan,” ucapnya.

Sementara Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Bandung, Emma Dety Dadang Supriatna menuturkan, peran orangtua dalam pengasuhan anak di usia tumbuh kembang sangat penting untuk proses pengendalian pernikahan dini.

“Peran ibu dan ayah sangat dibutuhkan, sehingga anak dapat berkembang sebagai pribadi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan,” ujarnya.

“Karena anak merupakan potensi dari keberlangsungan suatu bangsa. Jika anak berkualitas, maka akan menghasilkan bangsa yang berkualitas juga,” imbuh Emma.

Dia juga mengapresiasi, DWP Kabupaten Bandung yang telah menyelenggarakan sosialisasi bedas sapujagat.

“ DWP dapat menjadi kepanjangan tangan pemerintah dalam melanjutkan informasi yang diperoleh hari ini, dalam upaya menekan bahkan menghapuskan pernikahan di usia anak di Kabupaten Bandung,” pungkasnya.(nk)

Categories: Regional

dialogpublik.com