Perbup 54 Tahun 2022 Jaga Stabilitas Perekonomian Rakyat

WABAH global covid-19 telah melumpuhkan seluruh sektor kehidupan, ternasuk perekonomian masyarakat.

Untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi, khususnya para wajib pajak, Pemkab Bandung kembali memberikan insentif pajak daerah berupa penghapusan sanksi administrasi denda pajak.

“Agar pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Bandung tetap stabil, mulai 1 April kami memberikan insentif pajak, berupa penghapusan denda pajak,” jelas Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bandung, Erwan Kusumah Hermawan, S.Sos di Soreang, Kamis (21/4/2022).

“Pemberian insentif pajak ini juga sebagai kado Hari Jadi ke- 381 Kabupaten Bandung, bagi para wajib pajak di kabupaten yang berpenduduk 3,6 juta jiwa,” imbuhnya.

erwan
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bandung, Erwan Kusumah Hermawan, S.Sos.

Pemberian insentif pajak itu, jelasnya, diatur dalam Perbup nomor 54 tahun 2022, tentang INSENTIF PAJAK DAERAH UNTUK WAJIB PAJAK DAERAH TERDAMPAK WABAH CORONA VIRUS DISEASE 2019 TAHUN 2022.

Objek Pajak yang mendapatkan insentif pajak meliputi ; Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak hotel, restoran, hiburan, reklame. Pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir dan pajak air tanah.

Dalam Perbup yang terdiri dari IV Bab dan 9 Pasal itu, ungkap Erwan, untuk PBB – P2 buku lll, insentif pajak diberikan pada wajib pajak yang ketetapan pajaknya dibawah Rp 500 ribu hingga Rp 2 juta.

Sedangkan pada PBB-P2, buku IV dalam SPPT nilai ketetapan pajaknya antara Rp 2 juta hingga Rp 5 juta, sedangkan dalam buk:u V ketetapan pajak tercantum Rp 5 juta ke atas.

“Jika wajib pajak melakukan pembayaran PBB atau pajak daerah lainnya mulai dari 1 April hingga akhir Juni, maka sanksi denda dari tahun 1994 hingga 2021 akan dihapuskan,” jelasnya.

Menurutnya, masa transisi, dari pandemi ke endemi, Bupati menginginkan adanya pemulihan dan peningkatan perekonomian masyarakat, geliat perekonomian itu bisa terlaksana dengan berbagai stimulan, di antaranya melalui insentif penghapusan denda pajak daerah.

pergup1Untuk teknis pembayaran bisa dilakukan langsung atau melalui elektronik dengan melampirkan: surat permohonan, surat kuasa jika dikuasakan, surat pernyataan bersedia membayar seluruh tunggakan pajak dan fotocopy kartu tanda penduduk atau identitas lain yang sejenis.

Berbeda dengan PBB, bagi pajak hotel dan lainnya jelas Erwan, insentif diberikan untuk masa pajak Januari 2004 hingga Desember 2021.

“Jika rentan waktu penghapusan denda antara pajak hotel, restoran dan lainnya berbeda dengan PBB. Namun syarat untuk mendapatkan insentif pajak sama saja, hanya untuk pajak daerah selain PBB ada tambahan wajib melampirkan STPD atau daftar piutang Pajak,” tutur Erwan.

“Bagi wajib pajak yang mengajukan  penghapusan denda di Juni,  maka jatuh tempo pembayaran pajak terhutang paling lambat tanggal 15 Juli 2022.”pungkasnya. (adv)

Logo-Garuda-Pancasila 1

BUPATI BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 54 TAHUN 2022

TENTANG

INSENTIF PAJAK DAERAH UNTUK WAJIB PAJAK DAERAH TERDAMPAK

WABAH CORONA VIRUS DISEASE 2019 TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

 

Menimbang       :     a.   bahwa wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) merupakan bencana nasional yang mempengaruhi stabilitas dan produktivitas khususnya di sektor perekonomian, sehingga untuk menJaga stabilitas pertumbuhan perekonomian para wajib pajak Pemerintah Daerah memberikan insentif pajak daerah berupa penghapusan sanksi administrasi/ denda pajak;

b. bahwa untuk menjaga stabilitas pertumbuhan perekonomian serta dalam rangka menyambut hari jadi Kabupaten Bandung yang ke-381, perlu memberikan insentif pajak daerah berupa penghapusan sanksi administrasi bagi beberapa jenis pajak yang secara langsung mendapatkan dampak atas penyebaran Corona Virus Disease 2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Insentif Pajak Daerah Untuk Wajib Pajak Daerah Terdampak Wabah Corona Virus Disease 2019 Tahun 2022;

Mengingat          :     1.   Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesta Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 9);
  7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan     :     PERATURAN BUPATI TENTANG INSENTIF PAJAK DAERAH        UNTUK WAJIB PAJAK DAERAH TERDAMPAK WABAH CORONA VIR.US DISEASE2019 TAHUN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

  1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
  2. Bupati adalah Bupati Bandung.
  3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah perangkat daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak Daerah.
  5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
  6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
  7. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
  8. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
  9. Pajak Hiburan adalah Pajak atas penyelenggaraan Hiburan.
  10. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
  11. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/ atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
  12. Pajak Parkir yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi Wajib Pajak atas penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.
  13. Pajak Air Tanah adalah Pajak atas pengambilan dan/ atau pemanfaatan Air Tanah.
  14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.
  15. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
  16. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
  17. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda.

BAB II

INSENTIF PAJAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

(1)    Dalam rangka memperk:uat dan menjaga stabilitas perekonomian Daerah, Bupati memberikan insentif Pajak.

(2)    lnsentif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penghapusan sanksi administrasi/ denda.

(3)    Objek Pajak yang diberikan insentif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. PBB-P2;

b. Pajak Hotel;

c. Pajak Restoran;

d. Pajak Hiburan;

e. Pajak Reklame;

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

g. Pajak Parkir; dan

h. Pajak Air Tanah.

Bagian Kedua

PBB-P2

Pasal 3

(1)    Tahun pajak merupakan tahun SPPT yang berlaku sebagai ketetapan Pajak.

(2)    PBB-P2 terdiri dari buku I, buku II, buku III, buku IV dan buku V.

(3)    PBB-P2 dalam buk:u I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan ketetapan yang tercantum dalam SPPT yang nilai ketetapannya sebesar lebih kecil atau sama dengan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

(4)    PBB-P2 dalam buk:u II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan ketetapan yang tercantum dalam SPPT yang nilai ketetapannya lebih besar dari Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan lebih kecil atau sama dengan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

(5)    PBB-P2 dalam buk:u III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan ketetapan yang tercantum dalam SPPT yang nilai ketetapannya lebih besar dari Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan lebih kecil atau sama dengan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

(6)    PBB-P2 dalam buk:u IV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan ketetapan yang tercantum dalam SPPT yang nilai ketetapannya lebih besar dari Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan lebih kecil atau sama dengan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

(7)    PBB-P2 dalam buk:u V sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan ketetapan yang tercantum dalam SPPT yang nilai ketetapannya lebih besar dari Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 4

(1)    Penghapusan sanksi administrasi/denda PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a untuk buku I sampai dengan buku V yaitu sampai dengan Masa Pajak tahun 1994 sampai dengan Masa Pajak tahun 2021 dengan ketentuan mengajukan permohonan penghapusan sanksi administrasi/ denda.

(2)    Permohonan penghapusan sanksi administrasi/denda PBB P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara langsung atau secara elektronik dengan melampirkan:

a. surat permohonan;

b. surat kuasa apabila dikuasakan;

c. surat pernyataan bersedia membayar seluruh tunggakan PBB-P2 apabila sudah dihapuskan sanksi administrasi/ denda;

d. SPPT PBB-P2; dan

e. fotocopy kartu tanda penduduk atau identitas lain yang sejenis.

Bagian Ketiga

Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame,

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,

Pajak Parkir dan Pajak Air Tanah

Pasal 5

(1)    Penghapusan sanksi administrasi/ denda Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam, Pajak Parkir dan Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b sampai dengan huruf h yaitu untuk Masa Pajak januari 2004 sampai dengan Masa Pajak Desember 2021.

(2)    Permohonan penghapusan sanksi administrasi/ denda sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disampaikan secara langsung dengan melampirkan:

      a. surat permohonan;

      b. surat k:uasa apabila dik:uasakan;

      c. surat pernyataan bersedia membayar seluruh tunggakan apabila sudah dihapuskan sanksi administrasi/ denda;

      d.STPD atau daftar piutang Pajak; dan

      e. fotocopy kartu tanda penduduk atau identitas lain yang sejenis.

Pasal 6

Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan surat keputusan penghapusan sanksi administrasi/ denda, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB III

BATAS WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 7

(1)    Batas waktu pelaksanaan pemberian lnsentif Pajak Daerah ini dari tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022.

(2)    Batas waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat diperpanjang · dan diperluas ruang lingkupnya.

BAB IV

JATUH TEMPO PEMBAYARAN

Pasal 8

(1) Jatuh tempo pembayaran Pajak terhutang setelah proses permohonan dikabulkan di tetapkan paling lambat akhir bulan.

(2)    Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan penghapusan sanksi administrasi/ denda pada bulan juni, jatuh tempo pembayaran paling lambat tanggal 15 Juli 2022.

(3)    Pajak terhutang yang tidak atau kurang di bayar setelah berakhirnya jatuh tempo pembayaran, sanksi administrasi/ denda kembali ke ketetapan semula sebelum dilakukan pengurangan.

(4)    Dalam hal permohonan pembebasan sanksi administrasi/ denda diakhir batas waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), pembayaran dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah proses permohonan dikabulkan.

(5)    Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak melakukan pembayaran, permohonan dianggap batal.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Screenshot 2022-04-21 at 12-28-53 64406a9c-cdbb-4302-b1e9-161627ea37f2

 

dialogpublik.com