Pengundian Nomor Paslon Diwarnai Protes Wartawan

PENGUNDIAN nomor Pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Bandung.diwarnai aksi pengembalian id card oleh para.wartawan, yang berniat meliput acara tersebut, Kamis (24/9/2020) di Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Ketua PWI Kabupaten Bandung, H. Rahmat Sudarmaji menyayangkan tidakan KPU Kabupaten Bandung, yang melarang wartawan meliput acara tersebut.

“Saya menyayangkan, sebelumnya kami diajak rapat konsultasi, memang kemarin ada pembatasan untuk diarea rapat pleno. Kami setuju, kami minta ada big screen untuk wartawan yang tak punya id card,” jelasnya.

Tetapi ucap Rahmat, big scren yang kami sarankan, ternyata tidak disediakan oleh KPU. ‘Kalau melihat zona Covid Kabupaten Bandung, tak begitu parah, kami komitmen untuk menerapkan protokol kesehatan di rapat sebelumnya namun kini tak boleh masuk,” kata Rahmat.

ketua pwi kab bandung
Ketua PWI Kabupaten Bandung, H. Rahmat Sudarmaji

Sementra Ketua Seksi Organisasi, PWI Kabupaten Bandung, Didi Mainaki mengungkapkan, acara pengundian nomor seperti ini, tidak harus di hotel. “Di Kantor KPU saja sudah cukup, tinggal difasilitasi, agar tak menghamburkan anggaran, apalagi di tengah pandemi Covid seperti ini,” imbuhnya.

Didi mengatakan, wartawan tidak boleh masuk saat digelarnya pengundian nomor itu, intinya untuk mencegah kerumunan. Sekarang di luar juga tak ada jaminan tak berkerumun .

Harusnya kata Didi, ambil jalan tengahnya, ada perwakilan yang boleh masuk.

“Kami juga paham ketika semua wartawan masuk karena keterbatasan tempat dan wartawan terlalu banyak, tapi kan perwakilan bisa,” tuturnya.

Selain itu, kalau tak boleh masuk masih banyak solusi. Kenapa tidak dibuat layar lebar di luar, bukan untuk wartawan saja, tapi juga bisa mengakomodir keingin tahuan simpatisan relawan, tim sukses dan lainnya.

Didi menekankan, harusnya hubungan KPU dan wartawan dijalin dengan baik. “Dengan saling menguntungkan, KPU butuh kami dan Wartawan juga butuh KPU untuk sumber informasi yang dinanti masyarakat. Sebenarnya kami juga tak memaksakan diri semua masuk ruangan, kami paham,” paparnya.

Didi mengatakan, pihaknya sangat menyayangkan, kecewa, dan protes. “Harusnya aturan KPU jangan tangan besi tapi ada inovasi,” pungkasnya.(nk)

Categories: Ragam

dialogpublik.com