OMBUDSMAN RI memberikan penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik tahun 2024 kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta, Jawa Barat.
Ombudsman RI memberikan nilai 94,36 (Predikat A) meningkat dari pencapaian tahun 2023 dengan nilai 84,56 (Predikat B), demikian dikatakan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Purwakarta Norman Nugraha
“Kenaikan ini merupakan kenaikan tertinggi yang dicapai kabupaten/kota se-Jawa Barat pada tahun ini yaitu sebesar 9.78 poin,” kata Norman Nugraha, Jumat, 15 November 2024.
Norman menjelaskan, pada tahun ini perangkat daerah di lingkup Pemkab Purwakarta yang menjadi lokus penilaian adalah DPMPTSP, Disdukcapil, Dinsos, Disdik, Puskesmas Koncara dan Puskesmas Cibatu.
Menurutnya, penilaian yang dilaksanakan Ombudsman RI cukup ketat selama periode Mei hingga September 2024 melalui beberapa tahapan, yaitu sosialisasi, pemenuhan dokumen penilaian, observasi lapangan, wawancara dan survey persepsi kepada masyarakat pengguna layanan.
Sekda Norman menjelaskan, capaian ini tidak lepas dari kolaborasi dan komitmen Pemkab Purwakarta untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Salah satunya dengan membentuk Tim Akselerasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik oleh Penjabat (Pj) Bupati Purwakarta yang melibatkan unsur Sekretariat Daerah, Bappelitbangda, BKPSDM, Inspektorat dan Diskominfo.
“Tim ini bertugas melakukan pembinaan dan monitoring dalam pemenuhan regulasi layanan, diantaranya standar pelayanan, sarana prasarana, SDM layanan, teknologi informasi, pengelolaan pengaduan, pengawasan dan inovasi layanan serta ketaatan setiap lokus penilaian dalam memenuhi setiap indikator penilaian,” jelas Sekda Norman.
“Pembinaan dilakukan secara berkesinambungan bukan hanya untuk penilaian semata tetapi untuk perbaikan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat Kabupaten Purwakarta,”sambung Sekda Norman Nugraha.
Norman menambahkan, adanya capaian ini menunjukkan bahwa jajaran Pemkab Purwakarta melalui perangkat daerah yang ada memiliki komitmen yang kuat terhadap pelayanan publik. Masyarakat mampu dilayani dengan baik oleh pemerintah.
“Kedepan kami akan terus tingkatkan pelayanannya, tentunya harus memberikan pelayanan yang berkualitas, akuntabel, dan berintegritas,”jadi Sekda Norman Nugraha. (jainul abidin)
