Pemkab Bandung Miliki Portal Geospasial Pertama di Jawa Barat

PEMKAB Bandung menjadi daerah pertama di Jawa Barat yang memiliki Geoportal Palapa Versi 4.0.

Kepala Diskominfo Kabupaten Bandung, Yosep Nugraha mengatakan, launching Geoportal merupakan kerjasama Pemkab Bandung dengan Badan Informasi Geospasial dan menjadi yang pertama di Jawa Barat.

Selain itu jelasnya, Pemkab Bandung juga meluncurkan program IPM kecamatan.

“Nantinya, data IPM Kecamatan dan Geoportal Palapa Versi 4.0 ini akan menjadi alat ukur untuk menilai capaian pembangunan di masing-masing kecamatan, sekaligus sebagai acuan untuk menyusun arah kebijakan dan strategi pembangunan pemerintah daerah,” ujar Yosep saat melaunching IPM Kecamatan dan Geoportal Palapa Versi 4.0 dan penandatanganan PKS Integrasi Aplikasi di Kabupaten Bandung di Soreangl, Kamis (23/11/2023).

Dalam penyusunan IPM kecamatan kata Yosep, Diskominfo bekerja sama dengan Fakultas MIPA Institut Pertanian Bogor (IPB), sementara pembuatan Portal Geospasial 4.0 gawe bareng dengan Badan Informasi Geospasial (BIG).

Untuk penginputan data geospasial merupakan sinergitas dan kolaborasi dengan perangkat daerah di lingkungan Pemkab Bandung.

Sebelumnya ujar Yosep, Diskominfo bersama BIG telah melaksanakan pelatihan geospasial terhadap para pengelola data perangkat daerah. Ke depan data terintegrasi, dapat dibaca lengkap dengan pemetaannya secara akurat.

Sementra Bupati Bandung Dadang Supriatna mengatakan, penyusunan IPM kecamatan merupakan hal yang mendesak sebagai sumber informasi pembangunan daerah dan penting dalam menyelenggarakan pemerintahan agar lebih baik.

Perencanaan sistematis dan komprehensif dapat diwujudkan, bila setiap tahapan perencanaan dilengkapi dengan data yang akurat dan mendetail.

Oleh karena itu, dibutuhkan ketersediaan data mengenai pembangunan manusia yang representatif dalam menggambarkan kondisi sosial ekonomi suatu wilayah seperti kecamatan.

“IPM yang menggambarkan tiga komponen utama yaitu angka harapan hidup (derajat kesehatan), angka rata-rata lama sekolah (pendidikan) dan kemampuan daya beli masyarakat beserta komponennya, dapat dijadikan referensi pembangunan terutama sebagai bahan pengambilan kebijakan ke depan,” ujar Dadang yang saat itu diwakili Sekda Kabupaten Bandung, Cakra Amiyana.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), IPM Kabupaten Bandung terkategori “tinggi” dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat.

Pada 2021 IPM Kabupaten Bandung mencapai 72,73, nilai ini meningkat 0,34 poin (0,47 persen) dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya 72,39. Di 2022 naik kembali menjadi I 73,16 poin dan tahun ini IPM berada di angka 73,64 poin.

“Tentu ini prestasi yang luar biasa dicapai Pemkab Bandung, Alhamdulillah IPM kita terus meningkat signifikan dalam tiga tahun terakhir,” ujarnya.

Untuk itu, pihaknya menyambut baik penyusunan IPM kecamatan, sebab dapat dijadikan refleksi dari keberhasilan pembangunan manusia serta bahan masukan bagi perencanaan pembangunan baik di Pemkab Bandung maupun kecamatan.

“IPM ini akan jadi bench marking untuk kita memberikan dana alokasi (insentif pembangunan) bagi kecamatan. Yang dilihat bukan tingginya IPM, namun yang adanya peningkatan IPM setiap tahun,” ungkap Sekda.

Selain itu, data IPM Kecamatan dan Geoportal upaya integrasi dan kolaborasi dalam pemanfaatan informasi serta data diantara perangkat daerah di lingkungan Pemkab Bandung. (nk)