BERDASARKAN data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan salah satu alat ukur yang digunakan untuk mengefaluasi sejauh mana perkembangan dan penerapan demokrasi, Sementara berdasarkan aspek kebebasan sipil tahun 2019, demokrasi dijawa Barat mengalami penurunan dimana tahun ssbelumnya 74, 9 menjadi 65, 16.
Untuk meningkatkan kembali Indek Demokrasi Indonesia khususnya dikabupaten Bandung Barat, Pemerintah Bandung Barat melalui Kesbangpol menyelenggarakan Forum Diskusi politik dengan tema “Peran dan fungsi infastruktur politik dalam penguatan demokrasi”, Yang dilaksanakan Senin ( 23/11/2020) di Aula HBS Cimareme kecamatan ngamprah KBB.
Ketika ditemui disela-sela kegiatan Kepala Kesbangpol KBB Jaja mengatakan, Dengan dlaksanakan kegiatan ini yang maksud dan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan politik bagi infastruktur politik dalam rangkan mengembangkan peran dan fungsi dalam kehidupan demokrasi yang berdasarkan pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam NKRI serta untuk mengoptimalkan peran dan fungsi i fastruktur politik dalam penguatan demokrasi dan meningkatkan etika politik masyarakat guna mewujudkan demokrasi yang berkualitas,”terangnya.
Kami sengaja lanjut Jaja, mengambil narasumber yang berkopenten sesuai dengan membawa materinya, seperti “, Dr. Dadan Kurnia, S.IP., M.S.I dari Unifersitas Unjani dengan memberikan materi peran dan fungsi infrastruktur politik dlm penguatan demokrasi, Selanjutnya Asisten pemerintahan dan kesra KBB yang diwakili oleh Drs H Lukman Hakim Msi. Memberikan materi peran dan fungsi pemerintah dalam penguatan demokrasi, dan ketua Komisi 1 DPRD KBB Wendi Sukmawijaya Memberikan materi dengan peran dan fungsi legislatif dalam penguatan demokrasi, dan sebagai Tokoh Mayarakat Dr. Tjatja Kuswara, Drs., MH., M.Si, dengan memberikan materi meningkatkan Etika Politik Masyarakat Dalam Rangka Mewujudkan Demokrasi yang Berkualitas,” jelasnya.
Sementara ditemui ditempat yang sama salah satu nara sumber sebagai tokoh masyarakat Tjatja Kuswara menyampaikan, Keberadaan kondisi politik khususnya di KBB menyikapinya, sejak pertama terbentuk hingga sekarang KBB mengalami perkembangan dengan berubah-ubah konstalasinya.
Hal itu, sesuai dengan pergeseran kepemimpinan di bangku legislatif. Padahal saat pertama dirinya menduduki jabatan Pjs Bupati, kondisinya benar-benar cukup berat,” jelasnya.
“Untuk menyelenggarakan Pilkada pertama kali di KBB, saya bersama yang lainnya harus rela menginap di Depdagri”
Saat itu, lanjut Tjatja dihadapkan kondisi di birokrasi pemkab yang mulai dari nol. pertama kali yang dilakukannya ialah membangun kebersamaan semua pihak, baik dengan eksekutif maupun legislatif.
“Secara pribadi, saya sangat bersedih dan prihatin sekali dengan kejadian-kejadian yang begini dan begitu,”
Ia berharap pemekaran KBB, selayaknya mendekatkan pelayanan bagi masyarakat. Bukan malah menjauhkan dari cita-cita pemekaran.Pada birokrat, ia meminta untuk tetap menjaga fungsi pemerintahan dengan memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat. Dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang berbau tindakan korupsi.Menurutnya, selaku birokrat dalam menjalankan tugas dan pokok kesehariannya harus memperhatikan lima fungsi pemerintahan. Pertama regulasi, kedua pelayanan, ketiga pemberdayaan masyarakat, keempat pembangunan dan perlindungan bagi rakyat.
“Saya berharap pemimpin di Kabupaten Bandung Barat, harus tegas dan disiplin serta mampu memberikan teladan yang baik kepada masyarakat baik Iptek maupun Imtaq-nya, ” pungkasnya.(tries)
