USAI perhelatan akbar Pemilu Serentak 2024, Partai Golkar Kabupaten Bandung, Jawa Barat menuai persoalan dan berakhir pada pembekuan pengurus partai mulai dari DPD, Pengurus kecamatan (PK) hingga pengurus desa (PD).
Hal itu dibenarkan Ketua PK Banjaran,Kabupaten Bandung, Supriyadi. Menurutnya, pembekuan pengurus partai berlambang pohon beringin tersebut tanpa dasar yang jelas. Kebijakan itu tidak hanya membuat bingung para pengurus tetapi juga para tokoh dan konstituen Golkar.
“Saat itu watu rapat pengurus tanggal 8 Maret, tidak jelas dasarnya apa tiba- tiba Ketua DPD membekukan kepengurusan mulai dari DPD, PK hingga PD,” jelasnya saat dihubungi via WA pribadinya, Senin (8/4/2024).
Dia menegaskan, kebijakan membekukan pengurus partai telah menimbulkan keresahan di internal partai. ” Jadi harus ditindak lanjut pembekuan tersebut, sebab akan s menimbulkan keresahan di internal partai,” tegasnya.
” Kami bekerja keras dengan jiwa raga untuk kemenangan Golkar, apalagi di Banjaran suara Golkar cukup signifikan. Jadi dasarnya pembekuan itu apa, kami kurang paham,”sambung Supriyadi.
Terkait kegiatan yang dilaksanakan di DPD Golkar, dia menegaskan, apapun yang dilaksakan pengurus itu ilegal, sebab dari kabupaten hingga desa sudah dibekukan. Jadi saat ini Partai Golkar Kabupaten Bandung tanpa pengurus dan sekretariat seharusnya digembok.
Termasuk musyawarah cabang luar biasa (muscablub) beberapa waktu lalu. “Muscablub itu dasarnya apa, sebab yang memilih itu kan para pengurus PD, selain sudah dibekukan yang memberikan SK pada PD itu pengurus PK juga sudah dibekukan,” paparnya.
Selain itu Supriyadi menegaskan, dirinya bersama para PK lainnya mempertanyakan pengangkatan Plt Pengurus PK. Dia berharap, persoalan yang terjadi di tubuh DPD Golkar Kabupaten Bandung segera tuntas. Sebab jika dibiarkan terus maka Golkar tinggal menunggu kehancurannya.
Tetapi carut marutnya di partai dengan nomor urut 4, imbuh Suryadi justru menjadi cambuk buat diri dan seluruh kader partai untuk bekerja lebih baik.
Selain itu kebijakan pembekuan pengurus partai ujarnya, akan menimbulkan perpecahan di tubuh Golkar dan imbasnya pada Pilkada yang menghawatirkan.
Pada kesempatan itu dia mengatakan, seharusnya Ketua DPD bukan membekukan pengurus, harusnya mempertanggungjawabkan raihan kursi di DPRD Kabupaten Bandung yang turun dari 11( hasil pemilu 2019) kini tinggal 9 kursi.
“Itu kan bukti kegagalan dari ketua sekarang, selain itu juga kurang harmonis dengan pengurus DPD. Dampaknya pengurus PK merasa terdolimi, terutama dengan kebijakan pembekuan yang tidak jelas alasannya,” terang Supriyadi.
Dia menambahkam, kondisi Golkar saat ini akan berdampak pada pencalonan bakal calon (bacalon) Bupati Bandung. Serta menyebabkan keresahan di akar rumput.
Untuk itu ujarnya, seluruh pengurus PK Partai Golkar Kabupaten Bandung bersatu dan berinisiatif, untuk bekerja lebih keras agar bisa menang.
Sementara Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bandung, H. Sugianto menangapi berita itu tak banyak komentar. Menurutnya, semua sudah clear sesuai mekanisme internal partai.
” Ga usah direspon, sudah clear sesuai mekanisme internal partai. Aya nu hoyong riweuh (ada yang ingin tidak nyaman) di partai itu mah, ” kata Sugianto melalui waprinya. (nk)
