MANGKRAKNYA pembangunan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) merupakan PR Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung bidang kesehatan. Selain itu, mangkraknya pembangunan proyek salah satu sebab hilangnya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Demikian diungkapkan, Anggota Komisi C, DPRD Kabupaten Bandung, Toni Permana. “Yang masuk informasi ke kita, sementara ada dua (proyek mangkrak, red),” ujarnya saat dihubungi via telpon, Rabu (3/2/2021).
Diantaranya, proyek pembangunan RSIA di Bihbul. Pemkab Bandung sudah menjalin kesepakatan dengan pihak ketiga. Tapi hingga batas waktunya habis, ternyata kesepakatan yang sudah tercantum dalam MoU tidak dijalankan.
“Mereka yang modali, biayai, yang bangun, setelah berapa tahun mereka kelola, itu jadi milik pemda, istilahnya apa gitu, dan pemda mendapatkan keuntungan dari pengelolaan mereka, sampai modal dan keuntungannya mereka dapat,” tutur Toni.
Dengan mangkraknya proyek pembangunan fasilitas kesehatan itu, Pemkab Bandung seharusnya memberi sanksi pada pihak ketiga, dengan pemutusan kontrak.
Politisi Nasdem ini menegaskan, jika proyek itu jalan terus dan RSIA segera terbangun, maka akan ada pelayanan publik. Otomatis potensi PAD datang dan masuk ke kas daerah Kabupaten Bandung.
“Itu rencananya kan untuk RSIA, karena di Kabupaten Bandung belum ada rumah sakit yang secara khusus menangani ibu dan anak. Jadi selama ini warga Kabupaten Bandung berobatnya ke Kota Bandung, maka otomatis PAD nya masuk ke kota,” paparnya.
Selain itu, pembangunan pasar sehat sabilulungan di Majalaya juga mangkrak, padahal potensi PAD nya luar biasa. Untuk itu DPRD akan mendorong, pemkab untuk mencari pihak ketiga yang lain atau untuk mengelolanya sendiri.
“Kita akan mendorong bupati baru untuk mengevaluasi seluruh kerjasama dengan pihak luar,” ungkap Toni.
Terkait pemilihan pihak ketiga dalam proyek, Toni menyarankan pemda harus melakukan crosscheck. Misalnya dicek kantonya, rekening perusahaannya sehat atau tidak, seberapa siap dananya.
“Jadi ternyata banyak pihak ketiga, itu tidak punya modal, terus mereka berharap dapat dananya. Misalnya, kalau pasar itu kan mereka berusaha dapat dari uang muka masyarakat yang pesen tempat atau kios. Sedangkan kalau kaya puskesmas, mereka berharap dapat dana dari perbankan yang bisa memback up keuangan mereka. Ternyata itu tidak mudah, apalagi dalam situasi krisis seperti ini, tidak mudah membuat situasi kepercayaan perbankan juga, jadi mereka engga punya modal intinya,” papar.Toni.
Sebelumnya Ketua Komisi D, Maulana Fahmi menegaskan, Mangkraknya pembangunan RSIA merupakan PR Pemkab Bandung bidang kesehatan.
“Satu lagi PR pemerintah soal kesehatan, belum berhasil terwujud RSIA BIHBUL, yang sejak 2017 mangkrak, ” jelas
Pembangunan RSIA yang melibatkan pihak ke 3, tanahnya sudah disiapkan, yakni lahan yang sebelumnya digunakan Puskesmas Bihbul, rumah dinas kepala puskesmas serta aktifitas salah satu bidang Dinkes Kabupaten Ba dung . ” Tetapi lahab itu sekarang digunakan tempat parkir truk dan banyak sampah,” tuturnya.
Fahmi.menegaskan, perjanjian kerja dengan pihak ketiga sudah di tanda tangani, bahkan skema kerjasama bagi hasilnya sudah dibuat. Saat itu disepakati, proses pembangunan seharusnya di 2020 selesai dan diresmikan. Tetapi kenyataanya nol persen, RSIA tidak terwujud.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan, H.Dadan Konjala mengaku, prihatin dengan mangkraknya pembangunan RSIA tersebut. “Saya prihatin, seharusnya.rumah sakit khusus ibu anak secepatnya terwujud sebab dibutuhkan masyarakat,” ucapnya.
Dia menjelaskan, pembangunan RDIA yang melibatkan pihak ke 3 itu, seharusnya dilaksanakan sejak 2017 dan selesai atau diresmikan pada 2020 kemarin. ” Kenapa sampai mangkrak, Pemkab Bandung khususnya dinas terkait harus mengevaluasinya,” jelas Dadan.
Jika masalah modal, Dadan menjelaskan di 2017 belum.terjadi pandemi.covid 19. Jadi jika itu dijadikan alasan tidak bisa dibenarkan. ” Yang penting ke depannya, Pemkab Bandung harus hati-hati dalam menjalin kerja sama dengan pihak ke 3. Harus perusahaan yang binafide, tidak mengandalkan pinjaman dari bank,” pungkasnya. (nk)
