Pandemi Covid-19, Sektor Pariwisata akan genjot untuk memulihkan Perekonomian

PANDEMI Covid-19, berdampak besar terhadap berbagai sektor. Selain sektor pariwisata, nasib Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang saat ini nyaris mati suri, menjadi pekerjaan rumah (PR) Pemkab Bandung Barat.

Sektor pariwisata akan menjadi salah satu program untuk pemulihan ekonomi tersebut, hal itu diungkapkan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat, Hengky Kurniawan seusai Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) KBB Tahun 2022, di Hotel Mason Pine Kotabaru Parahyangan-Padalarang Rabu (31/3/2021).

Hengki Kurniawan melanjutkan, entry poin program pembangunan tahun 2022 lebih fokus pada sektor pariwisata dengan alasan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena selama ini, PAD terbesar di KBB diperoleh dari sektor pariwisata.

Mendorong peningkatan sektor pariwisata, melalui jalur koordinasi dengan Pemerintah Propinsi Jabar. Ia berharap Pemprop Jabar memberikan bantuan untuk pengembangan sektor pariwisata.

“Mudah-mudahan saja, sektor pariwisata ini bisa bangkit lagi, agar bisa menopang perekonomian lainnya, mudah-mudahan kita bisa merealisasikannya,” imbuhnya.

Ditempat yang sama Sekretaris Daerah (Sekda) KBB, Asep Sodikin menambahkan, sektor pariwisata juga menjadi entry poin pembangunan Pemprop Jabar.

“Seperti tadi yang disampaikan oleh Kadisparbud Jabar, memang pariwisata jadi entry poin kita. Karena multi payernya banyak pihak yang akan terlibat, baik itu UMKM-nya atau lainnya,” terangnya.

Mengutip kalimat Kadisbudpar Jabar, Asep mengatakan, semua dinas fokus terhadap pariwisata. Jangan hanya digarap oleh Disparbud saja.

Asep juga memapatkan, hasil Musrenbang KBB tahun 2022 ada enam sektor yang mendapat prioritas. Hal itu menyangkut, 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), 2. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, 3. Pemerataan Pembangunan, 4. Pemeliharaan Kualitas Lingkungan, 5. Optimalisasi Tata Kelola dan 6. Dampak Pandemi Covid-19.

“Prioritasnya ini (diserap dari Musrenbang Tingkat Kecamatan), Tentunya (untuk keputusan) kita masih menangkap secara bottom-up. Tidak berarti top-down,” pungkasnya.(tries)

Categories: Ekonomi

dialogpublik.com