SEBAGAI masyarakat sebagai sosial kontrol saya pertanyakan program kegiatan bantuan untuk masyarakat yang sudah ada di DPA, hingga kini tidak cair, seperti bantuan beberapa titik Sanitasi Air bersih dan program Rumah tidak layak huni (Rutilahu) dikabupaten Bandung Barat semuanya tidak ada yang dilaksanakan dilapangan, saya sebagai Sosial kontrol dibingungkan dan heran, kenapa yang sudah ada DPA tersebut tidak cair satu pun, padahal kegiatan tersebut untuk kepentingan masyarakat, saya pertanyakan kepada Tim TAPD tahun 2022-2023 ini, khususnya Bappeda KBB Perencanaan nya gimana? “jelas Ketua Paguyuban Pejuang Pemekaran Peduli Kabupaten Bandung Barat (P4KBB), Yacob Anwar Lewi, Rabu ( 25/10/2023)di-Ngamprah.
“Saya berharap lanjut Jacob, anggota Dewan Kabupaten Bandung Barat yang sesuai fungsinya sebagai pengawas meminta untuk segera mengadakan pansus APBD tahun 2022-2023, untuk memanggil para kepala Dinas termasuk Bupati lama, untuk dimintai keteranganya, ” imbuhnya.
Sebagai Bupati (kepala daearah) yang merupakan decision Maker, Dengan polemiknya persoalan di KBB, Agar terang benderang anggota DPRD harus berani meminta penjelasan kepada bupati lama, segara bentuk Pansus APBD.
“Hari senin (minggu depan) Kami, Paguyuban Pejuang Pemekaran Peduli Kabupaten Bandung Barat (P4KBB) akan melakukan Auden ke DPRD KBB untuk mendorong sesegara membuat Pansus APBD 2022-2023 mempersoalkan ketidak jelasan anggaran, sedangkan sebelumnya bupati lama untuk memenuhi janji-janji Politiknya dalam kegiatanya bisa terlealisasi dengan anggaran yang tidak sedikit, padahal kegiatan tersebut tidak tertuang dalam RPJMD, seperti halnya beberapa kegiatan-kegiatan fashion show , kegiatan fashion Festival, Hari santri, Turnamen sepakbola Hengki Cup,”pungkasnya.(trs)
