Ormas, LSM dan OKP, jaga sinergis dengan Pemerintah

GUNA meningkatkan peran serta Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) terhadap pembangunan di Kabupaten Bandung Barat (KBB), Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) KBB, Sosialisasikan Perundang-Undangan Tahun 2023 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang dilaksanakan di Gedung HBS Cimareme, Kecamatan Ngamprah, KBB. Kamis (23/02/2023).

Kepala Badan Kesbangpol KBB Apung Hadiat Purwoko, dalam kesempatanya menyampaikan, dengan sosialisasi Perundang-Undangan ini diharapkan seluruh Ormas, LSM, dan OKP bisa memahami dan mengetahui tugas dan fungsi serta peran masing-masing organisasi.

Kepala Bidang Poldagri, Didin Suhendar

Sosialisasi ini di ikuti oleh 100 Organisasi Kemasyarakatan dan OKP. Rekan-rekan organisasi ini sifatnya Independen, tetapi mereka punya hak demokrasi, yang didasari dengan aturan yang ditetapkan dalam AD/ART nya masing-masing. Ormas, LSM, dan OKP mempunyai hak suara serta berperan serta dalam menjaga kondisifitas Pemilu,” terangnya.

“ berharap seluruh Organisasi Kemasyarakatan bisa bersinergis dan bermitra dengan Pemerintah untuk kemaslahatan masyarakat KBB,” jelasnya.

Lebih lanjut Apung, Selain mempunyai peran sebagai sosial kontrol, memotret kinerja Pemerintah KBB dan isu yang berkembang di masyarakat. Organisasi ini juga bisa menjadi mediator kebijakan pemerintah, mengawasi intervensi pelaksanaan program dan menyampaikan aspirasi masyarakat yang belum terlayani oleh Pemerintah baik bidang infrastruktur dan ekonomi,” imbuhnya.

Ditempat yang sama Kepala Bidang Poldagri Didin Suhendar, menambahkan bahwa pihaknya selalu menjalankan program sesuai dengan DPA yang ada.

“Kami melaksanakan kegiatan ini dengan harapan Ormas yang terdaftar di Kesbangpol terakomordir dan ada pengakuan dari Kesbangpol,” tuturnya.

“Bagi yang belum memenuhi persyaratan, Kesbangpol akan memberi kesempatan untuk mengurus persyaratannya agar mempunyai SKTi,”pungkasnya.(trs).

dialogpublik.com