Ondin : Tugas Bawaslu Mengawal Proses Demokrasi di Indinesia

UPAYA meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan informasi publik, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kuningan menggelar Rapat Dalam Kantor (RDK) dipimpin Ketua Bawaslu Ondin Sutarman, SIP, dihadiri seluruh anggota Bawaslu dengan Narasumber Kepala Diskominfo Kabupaten Kuningan, Dr. Wahyu Hidayah, M.Si, di Ruang Sekretariat, Kamis (19/5/2022).

Bawaslu memiliki peranan dan tugas penting dalam mengawal proses demokrasi di Indobesia. Untuk itu pemberian informasi kepada masyarakat ini merupakan ujung tombak Bawaslu untuk memastikan proses demokrasi bisa berjalan sebagaimana yang diamanatkan.

Demikian dikatakan Ondin Sutarman,SIP dalam sambutannya, Kegiatan RDK ini merupakan salah satu neningkatkan kkualitas SDM pegawai Bawaslu Kuningan untuk mempersiapkan lembaga dalam memberikan pelayanan publik yang infornatif dalam tahapan Pemilu 2024.

Hal senada disampaikan Agus Khoir Permana,S.Pd Komisioner Divisi Hukum & Humas, bahwa sebagai lembaga publik Bawaslu berkewajiban memberikan informasi publik bagi masyarakat atau pemohon informasi, terkait penyajian informasi tentang Pemilu dan.pengawasan Pemilu .

Sementara itu, Dr Wahyu Hidayah dalam paparannya menguraikan, bahwa informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Sedangkan Badan Publik, adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Bisa juga organisasi non pemerintah dengan sumber dana yang sama dan sumbangan masyarakat atau luar negeri.

Pemohon Informasi Publik kata Wahyu, yaitu warga negara atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Untuk mengelola Informasi Publik, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), maka dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap Badan Publik. Dimana PPID berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik.

“Dengan keberadaan PPID maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu. Begitu juga Bawaslu yang termasuk lembaga publik memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi, dan memberikan jawaban atas permohonan informasi yang diminta dari pemohon,” terang Kadis Kominfo yang juga Sekretaris PPID Utama Kabupaten Kuningan,

Adapun klasifikasi Informasi Publik, diterangkan Wahyu Hidayah, diantaranya informasi yang bersifat terbuka wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi yang wajib bersedia setiap saat. Ada juga informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur pada Pasal 17 UU KIP Nomor 14 Tahun 2008. (H WAWAN JR)

dialogpublik.com