NU Pasti Datangi Bawaslu Adukan Paslon Nomor Urut 3

PASANGAN calon (Paslon) Bupati Bandung NU Pasti mendatangi Bawaslu Kabupaten Bandung untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh tim Paslon nomor urut 3.

Salah satu anggota tim advokasi, Tony Burton mengatakan, pihaknya menemukan barang bukti dugaan pelanggaran kampanye terjadi di daerah Paseh.

Saat itu anggota legislatif yang mengusung Dadang Supriatna -Sahrul Gunawan melakukan kampanye dengan casing kegiatan reses.

“Saya menemukan barang bukti berupa pembagian sembako di daerah Paseh, ada beras, mie instan, minyak dan uang Rp. 50.000. Mungkin bahasanya reses, dari PKB tetapi mobilisasinya menggunakan logo nomor 3,” jelas Tony usai melakukan laporan, Senin (9/11/2020).

Barang bukti tersebut, dibawa ke kantor Bawaslu sebagai pendukung laporan. Namun menurutnya, ada kekurangan dalam laporan itu yakni pihaknya diminta menyertakan saksi penerima.

“Barang bukti sudah ada, namun barangkali disini kita harus melengkapi saksi penerima, dan itu juga akan kita lakukan,” imbuhnya.

Sebenarnya dugaan pelanggaran oleh tim paslon nomor 3 ujarnya, ditemukan dibeberapa wilayah lain selain Paseh, hanya saja barang bukti yang didapatkannya dati Paseh.

“Karena memang laporan ke Bawaslu ada kadaluarsanya, makanya kami ambil yang terbaru,” tambahnya.

Tony berharap, Bawaslu bisa mengusut dan menindaklanjuti laporannya tersebut. Ia percaya Bawaslu bisa bersikap netral untuk melakukan penelusuran tentang money politik.

“Karena kita dilarang untuk melakukan money politik, apapun itu bentuknya. Sementara kita hanya melaporkan apa yang kita temukan ke Bawaslu dan hasilnya seperti apa yang kita serahkan kepada Bawaslu,” paparnya.

Sementara itu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bandung, Komarudin menjelaskan, terkait dengan laporan yang dilayangkan oleh tim advokasi paslon nomor 1 memang sudah disampaikan, hanya saja, ada hal lain yang harus dipenuhi pihak pelapor.

“Disini tentunya harus menyesuaikan dengan amananat Perbawaslu nomor 8, kepada pihak pelapor, kita sudah sampaikan formatnya tinggal nanti dilengkapi, ungkapnya.

Menurutnya secara formil materinya masih belum ada, formatnya sendiri sudah ada di Bawaslu yaitu form A1, yang kemudian harus dilengkapi kaitan dengan subjek hukum, objek hukum, barang bukti, dan saksi itu harus lengkap.

Bawaslu sendiri memberi tenggang waktu selama tujuh hari kalender, untuk melengkapi kekurangan pada laporan tersebut.

“Kalau dalam tujuh hari tidak dilengkapi maka dianggap kadaluarsa. Karena pada dasarnya, laporan ini sudah mau kita terima,” pungkas Komarudin.(NK)

Categories: Ragam

dialogpublik.com