Netralitas ASN harus ditegakan dan dijaga

NETRALITAS Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan hal yang perlu ditegakan dan terus dijaga, agar event Pemilu dan Pilpres dapat berjalan secara jujur (fairplay) dan adil, antara calon yang memiliki kekuasaan dengan calon yang tidak memiliki relasi kuasa dilingkungan birokrasi pemerintahan. Berkaitan dengan pengaturan netralitas ASN dalam Pemilu peraturan perundang-undangan yang mengatur sangat beragam tidak hanya produk hukum yang berkaitan dengan Pemilu tetapi produk hukum yang secara khusus mengatur tentang ASN yang dikeluarkan lembaga kementerian. Bawaslu sebagai salah satu lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki fungsi pencegahan dan penegakan hukum berwenang menindaklanjuti temuannya atas pelanggaran netralitas ASN yang delik pelanggarannya diatur dalam peraturan perundang-undangan diluar kepemiluan/pemilihan (hukum lainnya).

Aparatur Sipil Negara (ASN) selain TNI/Polri, harus bersikap netral diajang pemilu, Pileg maupun Pilkada, Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan hal yang perlu ditegakan dan terus dijaga, agar event Pemilu dan Pilpres dapat berjalan secara jujur (fairplay) dan adil, antara calon yang memiliki kekuasaan dengan calon yang tidak memiliki relasi kuasa dilingkungan birokrasi pemerintahan. Berkaitan dengan pengaturan netralitas ASN dalam Pemilu peraturan perundang-undangan yang mengatur sangat beragam tidak hanya produk hukum yang berkaitan dengan Pemilu tetapi produk hukum yang secara khusus mengatur tentang ASN yang dikeluarkan lembaga kementerian.

Sesuai arahan Pj Bupati Bandung Barat Arsan Latif, Kesbangpol Kabupaten Bandung Barat (KBB) menggandeng Bawaslu KBB melaksanakan Sosialisasi Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam rangka mendukung Sukses Pemilu dan Pemilihan Presiden Tahun 2024, yang digelar di-Gedung HBS Cimareme Ngamparah Rabu (29/11/2023).

Kepala Kesbangpol Kabupaten Bandung Barat, Apung Hadiat Purwoko menjelaskan, Kenetralitasan ASN dalam menghadapi Pemilu/Pilkada harus betul betul dijaga dengan rambu rambu yang dilarang harus dipahami,”terangnya.

Hingga kini hasil pantauan Kesbangpol yang dibantu dengan mintra Kebang seperti FPK, FKUB, LSM dan Ormas dalam keadaan kondusif, meskipun ada riak – riak namun masih dalam batas kewajaran, kalaupun ada pelanggaran kami akan dilimpahkan kepada Bawaslu, makanya sosialisasi ini menggandeng Bawaslu, namun sebelumnya kami berkordinasi baik dengan bàgian hukum maupun Inspektorat dan Dinas Kepegawaian,”jelasnya.

“Dikabupaten Bandung Barat hingga kini menjelang Pemilu,Pileg dan Pilpres tahun 2024 masih dalam keadaan kondusif, kalaupun ada pelanggaran ASN, kami akan dilimpahkan kebawaslu yang tentunya sebelumnya kita koordinasi dengan bag Hukum, Inspektorat dan Dinas Kepegawaian,” pungkasnya.(trs).

dialogpublik.com