NAIKNYA harga beras telah membebani masyarakat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya, masalah ini membuat Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Bandung, Tri Bambang Pamungkas, merasa prihatin dan meminta Pemerintah untuk segera melakukan tindakan penanggulangan.
“Selain kenaikan harga beras, saat ini terjadi pula darurat air bersih, jelasnya itu bisa berorientasi pada kerawanan pangan dan berdampak pada rawannya ketahanan pangan,” jelasnya di Soreang, Senin (3/11/2023).
Bambang mengharapkan, pemerintah memiliki sense of crisis ditengah kenaikan sejumlah komoditas utama sekarang ini. Saat ini, masyarakat tengah direpotkan dengan kenaikan harga elpiji 3 kg, beras, dan darurat air bersih.
“Pemerintah harus memperhitungkan dampak sosial yang ditimbulkan dari kenaikan harga ini, khususnya beras. Karena beras merupakan konsumsi utama masyarakat terutama di Kabupaten Bandung,” ujarnya.
Menurutnya, kenaikan komoditas utama itu bisa berdampak terhadap inflasi. “Sebab dampak kenaikan harga beras dan BBM pun kita harus berhitung secara ekonomi makro, khususnya di Kabupaten Bandung, apa yang sebenarnya menyebabkan harga beras ini naik,” ujarnya.
Salah satu upaya untuk menangani permasalahan tersebut, Bambang, mengimbau agar Pemkab Bandung untuk mengambil langkah-langkah dalam menangani kenaikan harga tersebut agar masyarakat tidak semakin terbebani.
Pasalnya, kenaikan harga ini menimbulkan dampak sosial dan ekonomi ditengah masyarakat. “Jadi bagaimana implementasi program untuk menanggulangi dampak sosial dan ekonomi pasca kenaikan harga beras dan BBM, serta darurat air bersih ini,” pungkasnya. (nk)
