Dialogpublik.com,- Nasib tujuh warga Pangalengan, Kabupaten Bandung, yang terlantar di Halmahera, Maluku Utara akhirnya mendapat perhatian Polresta Bandung.
Melalui koordinasi lintas wilayah, ketujuh warga itu berhasil difasilitasi untuk kembali ke kampung halaman.
Kapolresta Bandung Kombes Pol Dr. Tri Suhartanto mengatakan, langkah tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat yang mengalami kesulitan, sekaligus wujud pelayanan dan perlindungan tanpa mengenal batas wilayah.
“Pemulangan ketujuh warga Pengalengan itu merupakan bentuk kepedulian polisi pada masyarakat sekaligus wujud pelayanan dan perlindungan,” ujarnya di Soreang, Jumat (20/11/2026).
Ia menjelaskan, persoalan itu bermula pada awal Oktober 2026, ketika sejumlah warga ditawari pekerjaan sebagai buruh untuk proyek pembangunan rumah sakit di Halmahera.
Sebanyak 10 pekerja kemudian diberangkatkan dari Jakarta menuju Maluku Utara pada 12-13 Oktober 2026.
Namun, ujarnya, pekerjaan yang diharapkan untuk memperbaiki ekonomi keluarga justru berujung ketidakpastian. Akhirnya, setelah bekerja lima hari, mereka mengundurkan diri.
“Pengunduran diri mereka itu akibat persoalan dengan kelompok pekerja lain yang mengklaim pekerjaan dan material pembangunan,” ucap Tri.
Kemudian, ungkapnya, para pekerja asal Pangalengan itu mencoba mencari penghasilan lain dengan bekerja membangun rumah milik warga setempat. Namun, setelah pekerjaannya beres dan bekerja selama 22 hari, mereka hanya menerima upah Rp1,5 juta.
Karena penghasilannya tidak bisa menutupi kebutuhan hidup maupun biaya perjalanan pulang. Akibatnya, jelas Tri, mereka terlantar di Desa Nurweda, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara.
Mendapat informasi tersebut, ungkapnya, Satreskrim Polresta Bandung bergerak melakukan koordinasi dengan kepolisian di Halmahera. Upaya itu membuahkan hasil dengan difasilitasinya pemulangan tujuh warga berinisial PAA (20), I (65), R (24), OD (38), DS (60), S (38), dan U (26).
Ia menjelaskan, penanganan tersebut menjadi bukti bahwa tugas kepolisian tidak sebatas menjaga keamanan dan penegakkan hukum, tetapi juga hadir memberikan pertolongan ketika masyarakat menghadapi persoalan kemanusiaan.
Saat itu, Tri juga mengingatkan masyarakat agar lebih selektif menerima tawaran pekerjaan di luar daerah. “Pastikan identitas pemberi kerja, kejelasan lokasi, besaran upah, sistem pembayaran, fasilitas tempat tinggal, hingga kepastian biaya kepulangan,” katanya.
“Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa tawaran pekerjaan dengan janji penghasilan menjanjikan harus disertai kejelasan hak dan tanggung jawab. Jangan sampai niat mencari penghidupan yang lebih baik justru berujung terlantar jauh dari kampung halaman,” imbuh Tri. (nk)










