DALAM rangka mencari data dan informasi terkait dengan pembahasan Laporan Keterangan dan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur tahun anggaran 2018, Pimpinan dan anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan kerja ke Badan pengelolaan Asset daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Barat di Purwakarta.
Beberapa point penting dalam kunjungan kerja kali ini adalah pendataan aset Kabupaten Purwakarta dan asset provinsi Jawa Barat.
Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Saifudin Zukhri mengatakan terdapat beberapa temuan kendala yang ada di Kabupaten Purwakarta, beberapa diantaranya ada beberapa aset Kabupaten Purwakarta dan aset provinsi yang belum bersertifikat.
“Untuk itu komisi I akan melakukan pengawasan khusus dan mendorong pemerintahan setempat dalam hal memaksimalkan pendataan, pengamanan serta pemanfaatan aset-aset daerah,” kata Saifudin kepada wartawan.
Sementara itu, Anggota Komisi I lainnya Darius Dolok Saribu juga melakukan kunjungan kerja ke Badan pengeloaan Keuangan dan Asset Derah (BPKAD) Kota Bekasi. Senin.(8/4/2019).
Dikatakannya, ada beberapa temuan permasalahan aset di Kota Bekasi, diantaranya pembangunan beberapa infrastruktur di Kota Bekasi, yakni pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bekasi dilakukan diatas lahan milik Kota Bekasi, yang masih belum ada kesepakatan antara Pemkot Bekasi dan Pemkab Bekasi.
“Terkait hal itu, kami mennghimbau agar Pemkab Bekasi dan Pemkot Bekasi berkoordinasi dengan OPD terkait untuk menmcari jalan keluar dari setiap permasalahan yang ada. Karena kepala daerah merupakan pembina perangkat daerah yang ada,” katanya.(***)
