PEMUDA sebagai pilar pembangunan, tetapi dalam prosesnya keterlibatan para nonoman itu prosesnya relatif kurang. Saat ini, pemuda hanya dijadikan objek penerima manfaat, belum diberi kesempatan sebagai perancang, pemikir atau yang mengeluarkan ide/gagasan.
“Jadi peran pemuda dalam proses pembangunan itu harus diperluas, jangan cuma dijadikan objek pembangunan dan sebagai pihak penerima manfaatnya saja,” tegas ketua Komisi D,DPRD Kabupaten Bandung, Maulana Fahmi pada wartawan, Kamis (13/2/2020) di Soreang.
Untuk meningkatkan kreativitas pemuda dan ikut dalam proses pembangunan, saat ini belum ada forum atau wadah yang bisa mendunkung ke arah tersebut. Sehingga internal PKS, mendorong terbentuknya peraturan daerah (Perda) inisiatif, yang didalammnya ada keterlibatan penuh pemuda pemuda dalam pembangunan. “ Kalau di tingkat pusat, itu sudah masuk di program legislasi nasional (Prolegnas), di Jawa Barat pun itu sudah mulai dikenalkan. Untuk di Kabupaten Bandung,Fraksi PKS saat ini masih menggodog, jadi seiring dengan turunnya regulasi dari pusat, kita tinggal membuat turunanya,”jelas Fahmi,biasa disapa.
Minimnya peran pemuda dalam proses pembangunan ujarnya, akibat tidak disediakannya wahana dari pemerintah untuk pemuda, atau mungkin bibit generasi muda yang memiliki kavasitas belum muncul, itu PR pemerintah yang secepatnya harus diselesaikan. Mengajak pemuda untuk ikut terlibat dalam proses pembangunan, harus disesuikan dengan kapasitasnya masing-masing. Seperti dalam kegiatan yang diadakan Disnaker, selama ini perlatihan yang diberikan pada kaum muda kurang kena dan sifatnya pengulangan, seperti menjahit dan tatarias.
“Bukan salah, dan pemuda juga ada yang suka ikut menjahit dan tatarias. Cuma sebaiknya ada bidang lain, yang lebih menarik para pemuda. Misalkan,pelatihan digital marketing, seni fotografi, videografi. Apalagi saat ini promosi wisata sudah melalui media social (medsos), yang memahami dunia itu mayoritas pemuda,” harapnya.
Saat ini bonus demografi, usia muda itu prosentasenya besar jadi untuk mengajar agar pemuda berperan dalam pembangunan dibutuhkan sebuah racangan yang langsung menyentuhnya. Seperti pada peningkatan sektor wisata, pemuda khususnya yang tinggal sekitar objek wisata, dicetak menjadi turis guide.
Tentu dengan memberikan pelatihan Bahasa asing terlebih dahulu, membekalinya dengan pengetahuan tentang Kabupaten Bandung, baik potensi alam, kulinernya dan segala hal soal daerah. Dengan cara seperti itu, pemuda yang tinggal disekitar tempat wisata, seperti Ciwidey, tidak hanya jadi penonton, tetapi akan merasakan manfaat dari adanya objek wisata tersebut.
Menyinggung soal KNPI sebagai wadah pemuda, menurut Fahmi organisasi yang terdiri dari berbagai OKP politisnya kental. Dengan berbagai background, membuat KNPI sulit membuat suatu gerakan, berkahir untuk sebuah kepentingan, itu persoalan. Dalam proses pembangunan, dibutuhkan keahlian yang heterogen menjadi suatu gerakan yang massif. “ Itu adanya di KNPI, jadi bukan diarahkan jadi satu warna cuma keterlibatan dalam proses pembangunan ditingkatkan,” pintanya.
Sebelumnya Ketua DPRD Kabupaten Bandung, H Sugianto menerangkan, untuk meningkatkan pembangunan kepemudaan di semua sektor bisa dilakukan, tetapi itu tergantung dari responsibilty dari generasi mudanya itu sendiri, baik di organisasi formal maupun informal.
“Ini harus disinkronkan, oranisasi- organisasi kepemudaan seharusnya memberikan sebuah inovasi atau gagasan dan mengusulkan program yang nantinya bisa dilakukan terhadap pemerdayaan. Hari ini sifatnya masih top down, yakni kegiatan yang dilakukan, direncanakan oleh dinas berdasarkan nomenlatur permendgri. Ini yang tejadi,” ujarnya.
Untuk Kepemudaan pemerintah memberikan dana stimulan, seharusnya digunakan untuk untuk peningkatan kualitas pemuda. Jadi Perangkat daerah (PD) harus melakukan evaluasi, terhadap keberdaan organisasi pemuda. Sementara DPRD, melalui komisi D melakukan pengawasannya. Namun ujarnya, dari segi ketenaga kerjaan ada peningkatan. Karena berdasarkan hasil dari BPS, angka penganguran di Kabupaten Bandung mengalami penurunan. Itu menandakan tingkat kesejahteraan meningkat, seduai fakta angkatan kerja sesuai dengan masuk kerja. (nk)
