LSDI bebas dari PBB, Bupati : Desa segera Bentuk Perdes

MULAI tahun ini, lahan sawah yang dilindungi (LSDI) bebas dari kewajibannya bayar pajak bumi dan bangunan (PBB), alias gratis.

” Petani yang lahannya kena LSDI PBB nya digratiskan per 1 januari 2023,” ujar Bupati Bandung, Dadang Supriatna usai sosialisasi penyampaian SPPT PBB P2 bagi kepala dusun (kadus) dan colektor desa di Soreang, Rabu (15/3/2023).

” Syaratnya desa harus membuat peraturan desa (perdes) terlebih dahulu, sebelumnya buat pemetaan untuk menentukan lokasi sawah abadi atau LSDI,” sambungnya.

Dadang menegaskan, dengan digratiskannya LSDI potensi PBB yang hilang senilai Rp 5 miliar.”Kita memberikan Rp 5 m tetapi kita menghasilkan dan membuat semangat para petani untuk bisa lebih memproduksi,” harapnya.

Saat ini, ujar Dadang, LSDI di Kabupaten Bandung tercatat 18 ribu hekar tetapi perdesnya belum ada.

Dia mengingatkan, lahan LSDI tidak boleh diganggu. Tetapi jika perdes memgatur bisa diperjual belikan, Pemkab Bandung tidak akan mempermasalakan, asal tidak untuk dibangun jadi kawasan indutri atau perumahan.

“Dengan diatur oleh Perdes lahan LSDI boleh diperjual belikan, tetapi tidak boleh dibangun jadi kawasan industri atau kompleks perumahan,” tegasnya.

Kemungkinan lahan.LSDI dibebaskan oleh Pemkab Bandung, menurut Dadang, ke depannya kemungkinan akan seperti itu. Hanya untuk saat ini, Pemkab Bandung tidak mungkin membebaskan lahan seluas.18 ribu hektar.

Tetapi ucap Dadang, Pemerintah wajib hadir di sana dalam rangka swasembada pangan, atau ketahanan pangan.(nk)

dialogpublik.com