LEMBAGA pelatihan Kerja (LPK) yang sekarang menjamur di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat di diduga banyak yang tidak punya izin resmi alias Bodong.
Ini karena instansi yang punya kewenangan diduga belum mengawasi dan merekomendasi keberadaan LPK dan tidak berjalan sesuai peraturan yang berlaku.
Demikian diungkapkan oleh Ketua LPK Wacth Kabupaten Purwakarta, Budi Kusnadinata kepada dialogpublik.com , Kamis (22/8/2019) dilingkungan kantor Dinas Tenaga Kerja, Jl. Veteran Purwakarta.
Menurut Budi, seharusnya instansi terkait yang punya kewenangan pengawasan dan mengeluarkan rekomendasi kepada LPK-LPK lebih tegas melakukan tindakan baik administratif maupun hukum.
Budi mencontohkan banyaknya LPK yang bergerak dibidang usaha stir mobil. “Kalo LPK-nya tidak punya izin kemudian terjadi insiden. Lantas yang dirugikan komplain kemana?. Ini harus ditertibkan,”tegas Budi agak sewot.
“Sekarang saya sedang menunggu pejabat dari Kementrian Tenaga Kerja Jakarta yang akan melakukan Sidak visitasi kepada LPK-LPK di Purwakarta,”ungkap Budi menutup perbincangannya. ( jab )
