SEDIKITNYA 93 ribu atau 2,4.persen dari 3,6 juta.penduduk Kabupaten Bandung terkategori miskin ekstrim.
Untuk mengentaskan kemiskinan tersebut, Bupati Bandung Dadang Supriatna menginstruksikan seluruh perangkat daerah (PD) melaksanakan kolaborasi konvergen bersama stakeholder lainnya.
“Kami memiliki strategi khusus berupa integrasi program. Di mana kemiskinan ini, nantinya menjadi payung,” jelasnya pada rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan ekstrem di Sutan Raja Hotel, Soreang, Rabu (27/10/2021).
“Jadi semua program yang ada di PD dan instansi lainnya, harus merujuk kepada objek yang sama. Ini yang disebut kolaborasi konvergen,” tambahnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ungkap Dadang, kemiskinan ekstrim di Kabupaten Bandung berada di angka 2,4% atau sekitar 93 ribu jiwa.
Kini Kabupaten Bandung jelasnya, menjadi salah satu daerah di Indonesia, masuk program prioritas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) RI.
Karena jumlah penduduknya besar, Kabupaten Bandung jadi prioritas penanganan dari kementerian,” katanya saat itu didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung Erwin Rinaldi.
Dengan bantuan dari Kemendes PDTT, Dadang berharap target penanganan miskin ekstrim di Kabupaten Bandung selesai pada 2024.
“Sebagai tindak lanjut dari amanat rakornas kemarin, kami akan mapping atau melaksanakan penajaman database. Dengan begitu akan terlihat dimana saja lokasinya, masuk kategori apa dan seperti apa penanganannya,” paparnya.
Pada kesempatan tersebut, dia meminta insan media, untuk ikut menginformasikan seluruh program yang dimiliki pemerintah daerah, khususnya terkait pengentasan kemiskinan.
“Hal ini harus terus diinformasikan kepada masyarakat melalui media. Dengan digitalisasi seperti saat ini, tentunya akan memudahkan kami untuk melakukan pengendalian dan monitoring. Jadi kebijakan yang diambil pun akan lebih cepat dan tepat,” pungkasnya. (nk)
