Kiyai dan Santri Di Kunigan Bahas Cyber Crime

DALAM rangka Haul ke-17 Pondok Pesabtren Raudlatut Thalibin Desa Lengkong, Kec.Garawangi Kab.Kuningan menggelar Forum Bahtdul Masail Al-Magfurlah KH. Syarifudin, dengan mengusung tema “Cyber Crime” di Ponpes setempat, Ahad (4/12/2022) malam.

Acara dihadiri para Mushoheh, Muharrir, Delegasi dan Moderator. Tampil sebagai Narasumber Kepala Diskominfo Kuningan, Dr. Wahyu Hidayah, M.Si dengan materi pembahasan Kejahatan Siber (Cyber Crime), Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP).

Cyber Crime merupakan kejahatan digital atau yang disebut kejahatan dunia maya dengan istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan. Demikian ditegaskan Dr. Wahyu Hidayah.

Ada beberapa jenis cybercrime papar dia, diantaranya Defacing yang merupakan kegiatan mengubah halaman situs/website pihak lain. Tindakan deface ada yang semata-mata iseng, unjuk kebolehan, pamer kemampuan membuat program, tapi ada juga yang jahat, untuk mencuri data dan dijual kepada pihak lain, Phising adalah kegiatan memancing pemakai komputer di internet (user) agar mau memberikan informasi data diri pemakai (username) dan kata sandinya(password) pada suatu website yang sudah di-deface.

“Spamming adalah pengiriman berita atau iklan lewat surat elektronik (e-mail) yang tak dikehendaki. Malware adalah program komputer yang mencari kelemahan dari suatu software. Umumnya malware diciptakan untuk membobol atau merusak suatu software atau operating system, Carding yaitu berbelanja menggunakan nomor dan identitas kartu kredit orang lain,”jelasnya.
Lebih jauh Dr. Wahyu menerangkan, pencurian dan penggunaan data diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) dalam pasal 65 dan 66 yang mencakup,

1. larangan memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi.

2. larangan mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi.

3. larangan menggunakan data pribadi yang bukan miliknya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data.

4. larangan membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Sementara itu, salah satu Mushohih yang kapasitasnya sebagai Ketua Komisi Fatwa MUI Kabupaten Kuningan, Dr. KH. Aang Asy’ari, Lc, M.Si menyimpulkan bahwa Hacking merupakan tindakan membobol data pribadi yang dilakukan lewat media digital oleh seorang cyber crime. Ditilik dari modus operandinya, hacker bisa dikategorikan kejahatan sariqah dan bisa juga dikategorikan ghasab tergantung dari modus operandinya dalam membobol data. Kedua-duanya diharamkan dalam Islam. (H WAWAN JR)

dialogpublik.com