KETUA Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kabupaten Purwakarta berharap agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) bersinergi dalam merancang bidang pendidikan.
“Outputnya nanti lulusan sekolah menengah akan sejalan dengan kebutuhan daerah yang mencakup kearifan lokal didalamnya,”harap Ketua MKKS SMK Kab. Purwakarta, Drs. Darta mengawali perbincangan dengan wartawan dialogpublik.com, dikantornya Jl. Raya Sadang-Subang, Campaka Kab. Purwakarta, Jumat (30/8/2019).
Menurut Darta, pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten punya tugas dan tanggungjawab agar rakyatnya jadi pinter, bener, berkarya dan sejahtera. Bukan masyarakat hanya dijadikan objek kepentingan politik pribadi dan sesaat saja.
“Tujuan adanya pemerintahan itu kan mensejahterakan rakyatnya,”tegas Darta yang juga menjabat sebagai Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Purwakarta.
“Harus terjadi simbiosis mutualisme. Jangan karena ada kebijakan SMK sekarang secara juridis jadi tanggungjawab pemerintah provinsi lantas pemeritah kabupaten berjalan dengan programnya sendiri,”ujar Darta.
“Harus ada kesinambungan pendidikan mulai dari PAUD, SD, SMP hingga melanjutkan ke tingkat lanjutan atas. Sebab, karakter dominan siswa ditentukan dari pendidikan dasar agar output lulusan yang kami bina bisa menghasilkan sumber daya manusia yang berkulitas sebagaimana diharapkan.
Sekarang ini kan, lanjut Darta, banyak perusahaan di Purwakarta diisi oleh tenaga kerja lulusan dari luar daerah. Alasan pihak perusahaan kualitas lulusan sekolah di Purwakarta atau skill lulusannya tidak bisa memenuhi kriteria yang dibutuhkan perusahaan.
“Sekarang banyak perusahaan di Purwakarta malah mendatangkan tenaga kerja dari luar daerah, Ini memprihatinkan,”ungkapnya.
Ditempat terpisah, salah seorang pengawas SMK, H. Nana Suryana menyatakan penyebab ketidak mampuan lulusan SMK di Purwakarta bersaing di dunia industri selain tidak mampu memenuhi kebutuhan perusahaan juga dari karakter lulusan daerah setempat daya juang tidak seperti lulusan dari daerah luar Purwakarta.
“Cenderung malas dan kalah daya juangnya dengan dari luar daerah. Dan yang lebih parah lagi penyumbang pengangguran tertinggi di hasilkan oleh sekolah-sekolah kecil yang memaksakan beroperasi kendati standar pendidikan kejuruannya tidak di penuhi”, ujar H. Nana mantan Kepala SMAN 3 Purwakarta yang beralih tugas jadi salah seorang pengawas SMK.
Lantas solusinya bagaimana ? “Sekolah-sekolah kejuruan yang tidak memenuhi standar di bekukan saja izin operasionalnya,”kata Nana Suryana, kepada Wartawan dialogpublik.com, Jumat (30/8/2019) di SMKN 2 Purwakarta. (jainul abidin)
