PROGRAM 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Bandung, Dadang Supriatna – Ali Syakieb sudah di trek yang benar, tetapi masih menyisakan catatan persoalan sampah.
” Untuk pembangunan infrastruktur, penanganan banjir, khususnya di Cidawolong Kecamatan Majalaya dan sarana prasarana lainnya sudah bagus. Tapi persoalan sampah nampaknya belum tertangani dengan baik,” jelas Ketua Badan Pembuat Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Bandung, Aep Dedi di Soreang, Rabu (11/6/2025).
Dorongan dewan untuk penanganan sampah, kata Aep Dedi, antara lain dari sisi sumber daya manusia (SDM) harus diperkuat. Kemudian dewan juga mendorong dari sisi penganggaran, baik untuk sarana prasarana maupun untuk kebutuhan di Dinas Lingkungan Hidup.
“Itu selalu kita dorong, juga mendorong agar bagaimana penanganan sampah bisa selesai di tingkat masyarakat, termasuk sarana fan prasarana lainnya. Kalau memang perlu ada regulasi baru untuk penguatan, dewan siap buat regulasinya. Jadi bila penanganan sampah itu bisa selesai di tingkat bawah, tak perlu nembuat TPA gede-gede,” paparnya.
Selain itu, Aep Dedi berharap, dalam penanganan sampah ada keterlibatan dari para pengusaha di Kabupaten Bandung.
Adanya sinergistas dalam penanganan sampah antara masyarakat, pemerintah dan para pengusaha. Karena itu ia mendorong agar para pengusaha besar di Kabupaten Bandung seperti bisa mengelola sampah secara mandiri.
“Jadi tidak tergantung kepada masyarakat, kita contoh kemarin ke Glamping, ke Podomoro serta beberapa perumahan lainnya, kita turun dan menekankan agar sampah ini selesai di perumahan,” ujarnya.
” Jadi konsep penanganan sampah itu bisa dilakukan dari mereka sendiri. Jangan tergantung kepada kita (pemerintah) kalau tergantung kepada kita ya berat,” sambung Aep Dedi.
Mengenai program prioritas lain dalam 100 hari kerja Bupati, menurutnya sudah tertangani, terutama kebutuhan dasar masyarakat. Seperti kebutuhan air minum, banjir dan rutilahu sudah dijalankan.
Pelayanan air bersih yakni dengan pembangunan penambahan atau pengelolaan sarana air bersih di sejumlah titit yang selama ini dirasakan masyarakat masih kekurangan.
Kemudian untuk program pelayanan publik, Aep Dedi berharap, program nomor satu ini harus prima, dalam arti kemudahan masyarakat untuk mengakses berbagai hal. Yaitu salah satunya melalui layanan digital yang saat ini sudah dilakukan Pemerintah Kabupaten Bandung.
“Pelayanan harus prima kepada masyarakat, apapun ya itu kita upayakan, sehinga masyarakat itu mudah mengakses, dengan cara apa? Ya tentu dengan cara digital, yang merupakan pelayanan yang bersentuhan dengan penanganan masyarakat, kita upayakan secara digital supaya lebih mudah mengakses gitu kan. Kalau misalkan masyarakat jauh bisa dengan digital enggak perlu datang ke pusat pemerintahan,” katanya.
Kaitan sinergitas antara eksekutif dan legislatif dalam menjalankan program pemerintah daerah, menurut Aep Dedi, di daerah itu tentu harus sinergi sesuai undang-undang nomor 23 tentang pemerintahan daerah.
“Apapun yang dilakukan pemerintah kita juga harus ikut bertanggung jawab, untuk membantu program 100 hari yang tidak hanya dalam 100 hari kerja, tapi setelah 100 hari juga harus lebih giat lagi, karena program itu sudah dicanangkan,” ucapnya..
Apalagi, tutur Aep Dedi, sekarang ada pembahasan tentang RPJMD atau rencana pembangunan jangka menengah Daerah. “Harus di trek itu. Kerena targetan itu semua sudah dipasang di RPJMD yang sebentar lagi akan kita tetapkan, sekarang baru Ranwal (rencana awal), minggu depan atau awal Juli kita akan membahas RPJMD baru. Jadi program pak bupati ini masih panjang, sehingga setelah100 hari, janji-janji atau visi misinya harus dilakukan, harus lebih giat lagi,” kata anggota dewan dari Fraksi Gerindra ini menutup perbincangannya.(nk)
