KEPALA Badan Gizi Nasional (BGN) Prof Dadan Hindayana kunjungi dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di SPPG Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung, Selasa (9/9/2025).
Saat itu Prof.Dadan didampingi Bupati Bandung Dadang Supriatna, Sekda Kabupaten Bandung Cakra Supriatna, Satgas MBG Kabupaten Bandung dan para Kepala OPD.
Prof. Dadan mengapresiasi Bupati Bandung yang dinilai proaktif dalam menyukseskan program MBG.
“Pak Bupati Dadang Supriatna ini semangatnya sangat luar biasa. Terus terang saya sangat mengapresiasi kepada kepala daerah yang proaktif dan begitu semangat seperti Pak Bupati Bandung,” ujarnya.
Semangat Bupati Dadang Supriatna, lanjutnya, terlihat dari progres jumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sudah beroperasi di Kabupaten Bandung. Dia optimistis seluruh dapur SPPG di Kabupaten Bandung akan siap beroperasi seluruhnya pada akhir November 2025.
Prof. Dadan mengaku gembira karena dapur SPPG di Kabupaten Bandung merupakan salah satu yang terbaik dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh BGN.
“Bupati Bandung ini adalah salah satu kepala daerah yang paling bawel. Hampir tiap hari beliau WA saya. Telepon saya, dua sampai tiga kali sehari terus bertanya dan mendorong kesuksesan program MBG di Kabupaten Bandung. Saya sangat senang ada Bupati seperti ini, karena sebetulnya kita yang butuh dukungan Bupati,” tuturnya.
Dia mengungkapkan, di daerah lain masih ada dapur SPPG yang belum beroperasi. Namun, di Kabupaten Bandung, Bupatinya terus melakukan percepatan agar 361 dapur SPPG seluruhnya segera beroperasi.
Saat ini, lanjutnya, di Indonesia telah beroperasi 7.558 dapur SPPG yang telah melayani 26 juta penerima manfaat. Ia menargetkan akhir November 2025 dapur SPPG harus sudah selesai dibangun, agar awal 2026 seluruhnya dapat beroperasi dengan 82 juta penerima manfaat.
Melalui MBG, ujar Prof.Dadan, Presiden Prabowo ingin terjadi pertumbuhan ekonomi di desa-desa. Di Kabupaten Bandung saja, program ini mampu menghadirkan perputaran uang sekitar Rp 5 triliun per tahun.
“Satu SPPG akan menerima uang Rp 10 miliar setiap tahun dan 85 persen diperuntukkan untuk bahan baku. Bahan bakunya beli dari petani dan masyarakat setempat. Pasokan bahan baku untuk dapur MBG ini harus dikoordinir oleh Koperasi Merah Putih,” kata Kepala BGN.
Ia mencontohkan setiap dapur MBG membutuhkan 5 ton beras setiap bulan. Belum komoditi atau bahan baku lainnya seperti telur, daging ayam, ikan, pisang hingga bumbu.
“Artinya ini peluang ekonomi untuk masyarakat. Masyarakat harus digerakkan untuk menangkap peluang ini. Sayang kalau Rp 5 triliun malah dibelanjakan bahan baku dari daerah lain,” jelas Kepala BGN.
Namun ia berharap potensi ekonomi yang mencapai Rp 5 triliun per tahun ini harus diorkestrasi oleh pemerintah daerah melalui Koperasi Merah Putih yang ada di desa masing-masing agar secara signifikan dapat menggerakkan perekonomian daerah. (nk)
