ANGGOTA DPRD Kabupaten Bandung Maulana Fahmi melaksanakan reses masa sidang l tahun 2022. Di hari ke 2, Ketua Komisi D itu, menggelar resesnya di Desa Cikasungka, Cikancung, Rabu (2/11/2022).
Perwakilan dapil 4 ini, mengungkapkan, banyak aspirasi yang disampaikan pada reses tersebut, diantaranya dari anggota Satuan Perlindungan Masyarakat ( Linmas), yang meminta penghasilannya disamakan dengan Satuan Polisi Pamong Praja.
“Ada aspirasi dari Linmas yang meminta gajinya disamakan dengan Satpol PP. Sekarang tiap bulannya Linmas menerima Rp 1 juta, sedangkan Satpol PP diatas Rp 2 juta,” jelas Fahmi.
“Tuntutan ini karena dari segi tugas tidak jauh berbeda dengan Satpol PP,” sambungnya.
Hal.lain yang dikeluhkan masyarakat, tentang pelayanan rumah sakit. Saat ini ada servis berbeda terhadap pengguna BPJS, khususnya Penerima Bantuan Iuran (PBI) dengan pasen umum.
“Mereka berharap agar tidak ada diskriminasi, terutama dalam pelayanan . Hal ini juga jadi perhatian kami, nantinya akan kami sampaikan ke rumah sakit,” tegasnya.
Masalah ketenagakerjaan masih menjadi persoalan krusial, terlebih pandemi Covid-19 sangat menghantam perekonomian yang membuat sejumlah perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada karyawannya.
“Tadi juga ada aspirasi bagaimana daya serap perusahaan terhadap tenaga kerja, karena masih banyak yang menganggur di wilayah Cikancung ,” imbuhnya.
Untuk itu, pihaknya mendorong pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran yang ada di Kabupaten Bandung. Karena bila semakin banyak yang menganggur akan berdampak terhadap perekomian daerah dan meningkatkan angka kriminalitas.
Namun, Fahmi mengapresiasi langkah Dinas Tenaga Kerja, yang beberapa kali menyelenggarakan bursa kerja (job fair) serta pelatihan.
Diharapkan, dengan kegiatan tersebut akan banyak tenaga kerja yang terserap, sehingga mengurangi angka pengangguran.
“Pelatihan yang diselenggarakan juga bagus. Walaupun mereka nantinya tidak bekerja di perusahaan, setidaknya bisa mandiri karena memiliki kemampuan yang baik,” ucapnya.
Saat itu masyarakat juga meminta, agar anggota dewan untuk mencermati kegiatan yang gunakan jasa pihak ketiga, seperti survei maupun pendataan. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Bandung disebut-sebut menjadi salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) yang gunakan jasa pihak ketiga.
Karena , meski telah gunakan jasa pihak ketiga, akhirnya mereka tetap meminta bantuan kepada kecamatan dan desa.
“Saran masyarakat, daripada anggaran diberikan ke pihak ketiga lebih baik dibagi untuk kecamatan dan desa,” pungkasnya. (nk).
