DISIPLINNYA operator dalam menginput data, berdampak pada cepat atau lambatnya pencairan keuangan desa. Hal Itu, berpengaruh pula pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di desa.
” Cepat lambatnya pencairan keuangan desa, baik dari Pemkab Bandung maupun APBN, bergantung kepada para operator dalam menginput data,” ujar Bupati Bandung, Dadang Supriatna pada pelatihan sistem keuangan desa (Siskeuda) bagi operator desa di Soreang, Senin (9/9/2024)
“Jika operator kerjanya lambat, pencairan keuangan desa pun akan telat, itu menghambat pembangunan dan memperlambat pertumbuhan ekonomi desa. Jadi operator itu harus disiplin,” sambungnya.
Dadang mengungkapkan, dari 270 desa di Kabupaten Bandung, yang sudah mencairkan anggaran Siltap (penghasilan tetap) perangkat desa baru sekitar 50 persennya
Itu terjadi, ujar Dadang, dampak dari lambatnya membuat pelaporan serta menginput data ke Siskeudes.
Kepala DPMD Kabupaten Bandung, Tata Irawan menyampaikan, saat ini emberian dana ke desa jumlahnya begitu besar dengan pelaporan yang beragam.
Selain itu, juga ada titik-titik kritis dalam pengelolaan keuangan desa. Yang tentunya, itu menuntut tanggung jawab dari aparat pemerintah desa.
Untuk imengeliminir hal- hal yang tidak diinginkan, ujar Tata, pihaknya menggelar pelatihan siskeudes untuk 270 operator desa, dengan nara sumber dari, Kemendagri, yakni ; Kasubdit Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa ,Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Ira Hayatunnisma, perwakilan dari BPKP Provinsi Jawa Barat, dan akademisi Dr Djamu Kertabudi.
Tujuan dari kegiatan tersebut, untuk meningkatkan SDM operator desa, terutama saat menginput data desa.
“Tujuan dari pelatihan siskeudes, untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang efektif dan disiplin anggaran. Dalam tata kelola pemerintahan desa, memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi akuntabilitas dan partisipatif,” jelas Tata. (nk)
