PANDEMI COVID-19 di Jawa Barat merupakan situasi yang paling rawan mengingat jumlah penduduk hampir 50 juta jiwa. Wabah COVID-19 penyakit yang berhubungan langsung dengan populasi penduduk. Untuk level provinsi, kasus COVID-19 di Jawa Barat tertinggi setelah Jakarta.
Hal itu dikatakan Gubernur Jabar HM Ridwan Kamil saat video konference peninjauan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 dengan para Bupati/Walikota se-Jawa Barat, Selasa (11/08/2020), yang diikuti pula Presiden Joko Widodo, Sekertaris Kabinet, Meskes RI, Menteri BUMN dan BNPB.
Pemerintah Kab Kuningan secara khusus mengikuti ‘vidcom’ tersebut di ruang rapat Bupati H Acep Purnama, dihadiri Ketua DPRD Nuzul Rachdy dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Ridwan Kamil menjelaskan, dari jumlah 175.260 tes PCR yang telah dilakukan Pemprov Jabar kepada masyarakat, hanya terdapat sedikit masyarakat dengan hasil positif.
Terkait Jawa Barat, Presiden RI Jokowi mengapresiasi terhadap penanganan Covid-19 di Jabar.
“Rata-rata semuanya sudah pada posisi warna kuning dan hijau dan saya harapkan ini terus dipertahankan, dikendalikan, syukur kuning dilarikan ke hijau,” katanya.
Gugus Tugas melaporkan, Percepatan Penanggulangan COVID-19 Provinsi Jawa Barat, kegiatan selama 4 bulan terahir ini, terdapat 2.900 lebih kasus aktif di Jawa Barat, dengan total sembuh sekitar 4400.
Dari segi ekonomi, sebelum COVID-19 subsidi yang disediakan Pemprov Jawa Barat hanya sekitar 25%. Sedangkan, setelah adanya COVID-19 naik menjadi 72%.
Berdasarkan laporan dari Gubernur Jawa Barat, diketahui bahwa dari pemetaan yang telah dilakukan dari tanggal 3 – 9 Agustus 2020 di Jawa Barat sudah tidak ada zona merah. Daerah di Jawa Barat yang tidak terkena COVID-19, terdapat kebijakan untuk sekolah tatap muka dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Selanjutnya, terdapat sanksi administratif dalam penegakan disiplin kepada masyarakat. Pemprov Jabar telah membagikan masker sekitar 18 juta dalam level provinsi.
Semenrara itu, langkah penanggulangan COVID-19, Pemprov Jawa Barat telah memberlakukan ‘PSBB” di 27 kota/ kabupaten. Sedangkan kapasitas RS di Jabar hanya 31%. Selain itu, ujar Kang Emil terdapat 2 usulan Pemprov Jawa Barat. Pertama, layanan dari swasta “pay per service PCR”. Kedua, pemerintah menyediakan PCR portable yang merupakan inovasi Pemprov Jawa Barat. PCR portable bisa dibawa kemana-mana, maksudnya PCR portable ini bisa dibawa ke desa-desa yang sulit dijangkau. Usulan ini dapat terlaksana apabila adanya dukungan dan realisasi dari pemerintah pusat. (H WAWAN JR)
