Kades Harus Mampu Evaluasi Anggaran

BUPATI Bandung, H. Dadang M Naser menegaskan, kepala desa (kades) harus mampu mengevaluasi anggaran, baik yang bersumber dari Dana Desa (DD) serta Alokasi Dana Pembanngunan Desa (ADPD). Apalagi dana yang digelontorkan ke desa saat ini jumlahnya lebih besar, sehingga akurasi anggaran harus benar penggunaanya.

“ Kades harus mengevaluasi ulang DD dan ADPD. Sejak awal DD sudah diturunkan, kemudian disusul ADPD, sehingga akurasi anggran harus benar dan  digunakan sebesar-besarnaya untuk kepentingan rakyat, jelasnya saat ditemui usai pelantikan serentak 199 Kades terpilih di Gedong Budaya Sabilulungan (GBS), Soreang, Jumat (29/11/2019) sore.

Seperti diberitakan sebelumnya, dari 759 calon kades yang ikut dalam pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak 2019. Perhelatan demokrasi tingkat desa itu, berlangsung pada akhir Oktober kemarin, 199 calon kades memenangkan pemilihan.

Dadang menjelasakan, prosesi pelantikan merupakan awal pegabdian kades bagi percepatan pembangunan di Kabupaten Bandung.  Desa merupakan garda tedepan, dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan negara. Sehingga perlu ada peningkatan kredibilitas maupun Sumber Daya Manusia (SDM)-nya.

Di Kabupaten Bandung jelasnya, banyak desa yang sudah maju dan 26 diantaranya sudah berkembang menjadi desa mandiri.  “InSya Allah dengan adaya desa mandiri, dan maju akan menjadi sumbagsih Kabupaten Bandung  kepada Jawa Barat dan ke Indonesia,” ungkapnya.

Sementara asisten pemerintah Kabupaten Bandung, Ruli Hadiana berharap, kades harus mampu mendukung visi Bupati, yakni mewujudkan kabupaten yang maju,mandiri dan berdaya saing, sehingga kualitas SDM-nya harus mampu mendukung terciptanya keinginan tersebut.

Mengenai pelantikan, dia menegaskan, prosesi pengambilan sumpah jabatan 199 kades dilakukan secara masal, dasarnya Pilkades serentak pada Oktober lalu. Ruli menegaskan, sebelumnya pelatikan kades dilaksanakan di kecamatannya masing-masing.” Ya  karena pertimbangan keamanan juga, pelantikan kades akhirnya diserentakan di GBS. Sepertinya, pelantikan masal seperti ini akan terus dipertahankan,” tuturnya.

Menyinggung kemungkinan adanya gugatan, menurutnya segala bentuk pemilihan tentu akan berakhir dengan ketidak enakan, termasuk dalam pilkades. Untuk pasca pesta demokrasi tingkat desa, gugatan secara murni belum dievaluasi. “ Gugatan secara murni belum dievaluasi, sekarang fokus terbitnya dokumen tentang pengesahan pelantikan. Itu saja dulu,” ungkapnya seraya bersyukur,pelantikan berjalan aman dan tertib, alhamdulilah.

Sedangkan Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bandung, H.Tata Irawan menjelaskan, pihaknya akan mengevaluasi pelaksanaan pilkades serentak, yang berlangsung beberapa waktu lalu. “ Kami akan melakukan evaluasi pelaksananaan pilkades serentak 2019, termasuk mengevaluasi Peraturan Bupati (Perbup), tentang Pilkades serentak,” imbuhnya.

Tata menjelaskan, evaluasi dibutuhkan sebab pada 2021 Kabupaten Bandung kembali akan mengggelar Pilkades serentak di 49 desa. Jadi setahun sebelum pelaksanaan, sudah ada persiapan terlebih dahulu. (nk/he/bas).

Categories: Pemerintahan

Tags:

dialogpublik.com