Kabupaten Bandung akan Tambah Satu Kecamatan Lagi

Dialogpublik.com,- Selain target pemekaran 70 desa, Pemkab Bandung juga tengah mempersiapkan Desa Tegalluar menjadi kecamatan, sehingga ke depan jumlah kecamatan di Kabupaten Bandung menjadi 32.

Hal itu disampaikan Bupati Bandung, Dadang Supriatna saat memimpin rapat koordinasi (rakor) penataan desa sekaligus persiapan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW) di Soreang, Senin (2/3/2026).

“Berdasarkan izin dari Kemendagri, Musyawarah Desa (Musdes) PAW dijadwalkan pada 2 hingga 25 April 2026 di 10 desa yang mendapat dukungan Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK),” jelasnya.

” Estimasi pelantikan kepala desa terpilih akan dilaksanakan pada awal Mei dengan pengamanan dari Satpol PP dan Kesbangpol,” imbuh Dadang Supriatna.

Terkait penataan wilayah, Dadang menginstruksikan percepatan pemekaran dengan target 70 desa sesuai kesepatan hasil Musdes.

Menurutnya, pemekaran desa harus dipercepat karena rasio penduduk setiap desa saat ini mencapai 13.323 jiwa, atau 2,3 kali lipat dari syarat minimal regulasi.

Pemekaran desa itu, ujarnya, sejalan dengan target Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mencapai rasio layanan ideal 10.000 penduduk per desa.

Sementara itu, untuk transformasi desa menjadi kelurahan difokuskan pada wilayah yang memiliki kriteria ekonomi perkotaan, seperti Desa Margaasih.

Meski terdapat dinamika aspirasi lokal, dia menegaskan bahwa hasil kajian teknis menjadi dasar utama untuk mengantisipasi kewajiban belanja pegawai sebesar 30 persen pada tahun 2027.

“Hal ini bertujuan agar struktur organisasi pemerintahan desa menjadi lebih efisien dan profesional,” ujarnya.

Sedangkan untuk Desa Tegalluar yang diproyeksikan menjadi kecamatan, karena wilayah itu akan jadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di sekitar stasiun KCIC (Kereta Cepat Indonesia–China).

Kawasan strategis seluas 3.600 hektare tersebut merupakan integrasi dari lima wilayah kecamatan melalui kolaborasi lintas sektoral.

“Seluruh proses pembentukannya dipastikan akan melalui audit Inspektorat untuk menjamin legalitas dan kepastian hukum,” tututnya.(NK)