KEPALA Bidang (Kabid) Pendidikan Menengah Kejuruan (PMK) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Deden Saepul Hidayat menyempatkan diri berkunjung ke SMKN 2 Purwakarta yang beralamat di Jl. A. Yani usai yang bersangkutan membuka Lomba Kompetensi Siswa (LKS) se-Kabupaten Purwakarta yang diselenggarakan di SMKN 1 Purwakarta, Jl. Industri, Kamis (10/10/2019) siang.
Dalam kunjungannya ke SMKN 2 Purwakarta, Kabid PMK Disdik Prov.Jabar, Deden Saepul Hidayat didampingi Kepala SMKN 1 Purwakarta Dudi, Kepala SMKN 3 Linggabuana Jaka dan diterima langsung oleh Kepsek SMKN 2 Purwakarta, Drs. Muhardi, MT dan Sekretaris Komite SMKN 2 Purwakarta, Jainul Abidin. Deden juga menyempatkan diri melihat langsung ruang praktek siswa-siswi SMKN 2 jurusan Tata Busana, ruang Teaching Factory.
Kabid PMK Disdik Prov.Jabar Deden yang mengaku baru menjabat 3 bulan di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jabar itu sempat mengutarakan dihadapan para Kepsek yang mendampinginya bahwa Disdik Prov. Jabar sedang menyiapkan regulasi tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
“Tujuan dibuat peraturan BLUD untuk melindungi secara hukum di sekokah kejuruan yang punya potensi bisa mengembangkan usaha disetiap jurusan kemudian yang dihasilkan dari produknya bisa dijual kepada umum yang menghasilkan profit tapi tidak melanggar hukum,”kata Kabid PMK, Deden.
Deden mencontohkan, ada sekolah di Kabupaten Cianjur yang siswanya bisa punya penghasilan tambahan sekitar Rp.10 juta perbulan.
“Ada anak-anak yang kreatif di sebuah Sekolah di Cianjur memanfaatkan waktu dengan berjualan online. Aplikasinya mereka buat sendiri. Barang yang dijual juga hasil karya anak-anak sekolah tersebut,”ungkap Deden.
Menurutnya, tujuan dari digalakannya kreatifitas siswa siswi yang menimba ilmu di sekolah kejuruan adalah menyiapkan tenaga trampil agar setelah mereka lulus dari sekolah para siswa siswi itu sudah punya wawasan mengembangkan kemampuan diri sesuai jurusan yang mereka pelajari.
“Mendidik siswa-siswi di SMK itu bukan semata berorientasi pada menyiapkan tenaga kerja siap pakai bagi kebutuhan insdustri tapi lebih kepada upaya bagaimana mereka para siswa ini mampu menciptakan lapangan kerja bagi dirinya sendiri dan lingkungannya,”demikian harapan Kabid Deden.
Diungkapkan Kabid PMK Disdik Prov.Jabar, di Jawa Barat ada 2.950 SMK Negeri dan Swasta. Sedangkan SMK Negeri nya cuman ada 285 sekolah saja.
“Tapi kalau dari jumlah siswa masih banyak sekolah negeri. Ini tidak lain disebabkan ada sekolah sekolah swasta yang jumlah murid cuma 20 – 60 orang tapi memaksakan tetap beroperasi,”katanya.
Ketidak mampuan sekolah swasta menarik jumlah siswa setiap tahun ajaran baru bukan hanya faktor lebih bergengsi bersekolah di sekolah negeri, tapi ada faktor penentu lainnya yakni soal trust (kepercaryaan-red) masyarakat terhadap sekolah.
“Banyak sekolah swasta yang jadi tujuan utama para orang tua ingin menyekolahkan anak anak mereka ke swasta. Ini faktor Trust masyarakat. Kalau masyarakat sudah percaya, maka tidak ada istilah pengelola sekolah swasta ngiri pada sekolah negeri. Itu kunci utamanya,”saran Kabid PMK Disdik Prov.Jabar ditujukan kepada pengelola sekolah SMK Swasta.
Kabid PMK Disdik Prov.Jabar menyarankan kepada para Kepala Sekolah SMK Negeri supaya mendaftarkan diri menjadi sekolah mengikuti program BLUD.
Pengertian BLUD sendiri adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bisa dijual, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas serta profesional.
“Silahkan para Kepsek SMK Negeri untuk mendaptarkan sekolahnya menjadi sekolah BLUD. Daftar saja dulu sambil menunggu pengesahan BLUD,”saran Kabid PMK, Deden (jab)
