Insentif Pajak Diperpanjang hingga 24 Desember

KEPALA Badan Pendapatan Daerah  (Bapenda) Kabupaten Bandung, Erwan Kusuma Hermawan menegaskan, insentif pajak tahun inj diperpanjang hingga 24 Desember nanti.

Awalnya pemberian insentif pajak berakhir di 13 September. “Tetapi karena tingginya antusias masyarakat membayar pajak, akhirnya Pak Bupati mengeluarkan kebijakan untuk memperpanjang pemberian insentif pajak hingga 24 Desember 2023,” jelasnya di Soreang, Senin (4/11/2023).

Erwan yang saat itu diwakili Kabid Pajak, Babam Nurjaman mengatakan, selama tiga tahun terakhir ini secara berturut – turur Pemkab Bandung memberi penghapusan sanksi denda PBB.

” Denda PBB ini diberlakukan 2 persen perbulan dan ditagihkan sekurang – kurangnya 24 bulan atau 48 persen, ” katanya.

Dengan dihapuskannya denda pajak ucapnya, target PBB sebesar Rp 187 miliar, hingga akhir November 2023 terealisasi sebesar Rp 124.863. 000,- atau 66,77 persen.

“Ini kemungkinan akan bertambah karena akan ada kebijakan pemberian penghapusan denda PBB sampai 24 Desember 2023. Ada objek pajak potensial yang memang saat ini akan dilakukan proses pembayaran dan diharapkan dibayarkan akhir tahun ini,sehingga capaian realisasi bisa bertambah mendekati angka 80 persen atau lebih,” terang Babam.

Untuk mempermudah masyarakat melakukan pembayaran pajak, katan Babam, bisa dilakukan di BJB, kantor pos dan agegator. sopie mart, gopei, dan mobil keliling untuk menjangkau masyarakat perdesaan.

“Ini untuk mempermudah proses pembayaran seluruh wajib pajak di wilayah Kabupaten Bandung, ” Imbuh Babam.

Sebelumnya, terang Babam permohonan penghapusan sanksi diajukan oleh masing-màsing wajib pajak, namun tahun 2023 permohonan itu ditiadakan sehlngga secara otomatis sanksi PBB itu tidak tercantum dipembayaran.

Dari ketetapan awal SPPT kami mencetak 1.364.000 itu ketetapannya Rp 165 miliar itu sudah disebar luaskan di tahu 2023 ini melalui mitra kerja kami yaitu kader pendapatan , kolektor , dan Kadus dari masing-masinh desa sekabupaten Bandung.

Sebelumnya ada target kenaikan, yang relatif sedikit dimana ada sebesar 2 miliar, seluruhnya Rp 180 miar , saat ini di 2023 , Rp 180 miliar.

Untuk PPHTB saat ini, karena sudah berbasis aplikasi dan pembayaran itu sudah terintegrasi secara host to host, kata Babam, capaian realisasi sampai 30 November 2023 kemarin baru tercapai Rp 193 milaran.

“Mudah-mudahan itu bisa dilakukan penambahan atau pembayaran di akhir tahun ini. Karena memang sesuai dengan amanat Undang- Undang No 1 Tahun 2022, tentang keuangan pusat dan daerah RKPD, bahwa akan ada penyesuaian tarip di PBB dan penyesuaian NJOP di tahun 2024,” katanya.

Sedanglan target dari BPHTB Rp 259.350.000.000 capaianya sudah 74,35 persen. “Kami mengjarap, dan menghimbau kepada masyarakat wajib pajak yang telah melakukan pelaporan melalui aplikasi Si Bedas Tangguh, yang pembayaran SSPD-nya sudah dilakukan penetapan, untuk segera melakukan proses pembayaran di akhir tahun 2023 ini, ” katanya.

Untuk proses. pelayanan balik nama di akhir tahun, karena PBB itu pajak yang ditetapkan setauhun sekali, seperti tahun-tahun sebelimnya, kata Babam ada time skedul yang memang pernah dilakukan.

“Diimana Januari sampai dengan Februari kami melakukan proses cetak masal dan pemindaian, kemudian dari Maret -April itu penyampain SPPT melalui kader kadus, dan aparatur desa,” ujar Babam sambil berharap, setelah SPPT disampaikan kepada seluruh masyarakat wajib pajak , sekurang-kurangnya 3 bulan sejak menerima SPPT,.

” Nah, saat ini di bulan Oktober akhir kami melakukan proses cutof layanan karena kami tengah mempersiapkan proses migrasi penyesuaian Undang-undang HKPD dan proses persiapan penetapan di 2023 untuk penetapan pembayaran PBB di 2024 nanti, ” katanya.
:
Babam menghimbau dan berharap kepada masyarakat wajib pajak untuk taat dan patuh membayar pajak, karena pajak ini menopang pembangunan di segala bidang.(NK).

dialogpublik.com