Ini Solusi Dari Bupati Purwakarta Atas Gagalnya Rapat Paripurna PPA TA 2021

BUPATI Purwakarta, Anne Ratna Mustika mengambil sikap atas gagalnya rapat paripurna membahas penetapan keputusan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PPA) Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran (TA) 2021.

Sikap yang dilakukan oleh Bupati Purwakarta Ambu Anne – demikian Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika biasa disapa – itu terkait tidak terlaksananya rapat paripurna PPA TA 2021 dengan menyiapkan Solusi.

Dalam konferensi pers yang di laksanakan di halaman Gedung Negara Pemkab Purwakarta Jalan Gandanegara No.11, Jum’at 16 September 2022, Bupati Purwakarta mengatakan, “Alhamdulillah kita sudah berkonsultasi dari awal dengan biro hukum Provinsi Jawa Barat, dan hari ini kita sedang menyusun Perkada (Peraturan Kepala Daerah-red),”kata wanita pertama yang menjabat Bupati di Kabupaten Purwakarta itu.

“Kita punya tenggang waktu selama 7 hari, kemudian kita juga mengevaluasi dari awal sampai akhir bersama Pak sekwan, kemudian ada Pak Pj. Sekda, Kabag Hukum, Kabag Risdang dan kepala BKAD. Saya memastikan bahwa mekanisme ini sudah sesuai, jadi sudah tidak ada lagi pembicaraan bahwa Paripurna absah atau tidak. Untuk itu hasil dari komunikasi dengan Bagian Hukum Provinsi Jawa Barat, kita saat ini sedang menyusun Perkada,”ujar Ambu Anne.

Lebih lanjut Ambu Anne menegaskan, “Kami berharap kita tidak lagi gini gitu ya terkait paripurna karena mekanisme sudah ditempuh dan itu sah !. Sekarang kita harus berjalan ke depan, tidak lagi melihat ke belakang. Karena Pemerintah Daerah Kabupaten juga sudah menyiapkan solusi agar pembangunan dan yang lainnya bisa berjalan seperti biasanya.

“Kita tidak mau lagi ada pembahasan yang sudah terjadi, dari sini saya selaku Bupati Purwakarta beserta yang lainya dan juga hasil konsultasi dengan Bagian Hukum Provinsi Jawa Barat, kita saat ini sedang menyusun Perkada sebagai solusi dari persoalan hari ini.”tutp Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika.

Seperti di beritakan sebelumnya (dialogpublik, 16 September 2022-red); DPRD Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat tercatat sudah dua kali gagal menggelar rapat paripurna penetapan keputusan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PPA) Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran (TA) 2021.

Kegagalan rapat paripurna membahas penetapan keputusan Raperda tentang PPA Kabupaten Purwakarta TA 2021 yang pertama dilaksanakan pada hari Senin malam, 12 September 2022 hanya dihadiri 23 orang anggota DPRD Purwakarta dari jumlah 45 orang anggota DPRD Purwakarta.

Kemudian rapat paripurna membahas penetapan keputusan Raperda tentang PPA Kabupaten Purwakarta TA 2021 dilaksanakan kembali untuk yang kedua kalinya pada Rabu malam, 14 September 2022.

Namun, kendati rapat paripurna membahas penetapan keputusan Raperda tentang PPA Kabupaten Purwakarta TA 2021 yang semestinya sesuai surat undangan dimulai pukul 19.30 Wib namun hingga rapar paripurna digelar pukul 23.04 Wib anggota dewan yang hadir tetap tidak memenuhi kuorum.

Rapat paripurna membahas penetapan keputusan Raperda tentang PPA Kabupaten Purwakarta TA 2021 yang pertama dan kedua dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Purwakarta, Sri Puji Utami dan Wakil Ketua DPRD Hj. Neng Supartini, S.Ag tanpa dihadiri oleh Ketua DPRD Purwakarta, H. Ahmad Sanusi dan Wakil Ketua DPRD Warseno, SE.

Sedangkan persyaratan bisa dilaksanakan rapat paripurna membahas penetapan keputusan Raperda tentang PPA Kabupaten Purwakarta TA 2021 sesuai Tata Tertib DPRD Purwakarta No.1 Tahun 2022 pasal 119 harus dihadiri 2/3 dari jumlah anggota DPRD Purwakarta.

Perlu diketahui, pimpinan DPRD Purwakarta terdiri dari Ketua H. Ahmad Sanusi (Golkar), Wakil Ketua Sri Puji Utami (Gerindra), Neng Supartini (PKB) dan Warseno (PDI-P). (jab).

dialogpublik.com