PEMERINTAH Daerah Kota Cimahi berkomitmen untuk membentuk masyarakat yang sigap dan tangguh bencana. Hal tersebut dikemukakan Penjabat (Pj) Wali Kota Cimahi, Dikdik S. Nugrahawan dalam amanat Apel Kesiapsiagaan Bencana dalam rangkaian peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) Tingkat Kota Cimahi Tahun 2023, Kamis (25/05/2023). Apel Kesiapsiagaan Bencana Kota Cimahi dilaksanakan di halaman Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi.
Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) yang diperingati setiap tanggal 26 April, diambil dari tanggal ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, sebagai salah satu tonggak sejarah penting dalam penanggulangan bencana di Indonesia yang lebih baik.
HKB merupakan momentum penting kegiatan tahunan yang rutin, dan serentak diperingati secara nasional, di tingkat Provinsi, dan di tingkat Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia, serta merupakan implementasi dari arahan Presiden RI Joko Widodo pada setiap pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (RAKORNAS-PB) setiap tahunnya untuk selalu menekankan pada kesiapsiagaan, pencegahan dan kewaspadaan masyarakat dalam mengantisipasi dan menghadapi potensi bencana, serta mendorong semangat kerelawanan, gotong royong, meningkatkan partisipasi publik dan peran aktif masyarakat menjadi budaya sadar bencana.
Dalam Apel Kesiapsiagaan Bencana yang dihadiri oleh seluruh stakeholders kebencanaan Kota Cimahi, Dikdik menyampaikan Hari Kesiapsiagaan Bencana ini penting bagi seluruh masyarakat, sebagai salah satu media edukasi dan sosialisasi respon awal kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.
“Jadikan Hari Kesiapsiagaan Bencana ini sebagai momentum untuk meningkatkan sinergitas, keterlibatan dan partisipasi semua pihak ataupun stakeholder serta komponen masyarakat yang ada di Kota Cimahi, karena kita sadari bahwa upaya penanggulangan bencana tidak bisa dilakukan secara sentralistik melainkan memerlukan peran aktif seluruh pihak,” tegasnya.
Menurutnya Program Kesiapsiagaan Bencana dilakukan guna meminimalisir ancaman bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi, meminimalisir kerentanan masyarakat, meminimalisir akibat dan dapat menjalin kerjasama dengan berbagai pihak.
Karenanya ia mengingatkan HKB ini bukan hanya sekedar seremoni, namun harus menjadi momentum untuk menguatkan kembali eksistensi masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana berbasis komunitas sebagai komponen utama dalam upaya pengurangan risiko bencana di masa depan.
“Mari kita bersinergi menyusun gerak langkah dalam menghadapi bencana, membangun karakter budaya sadar bencana sesuai dengan tema HKB Tahun 2023 yaitu Tingkatkan Ketangguhan Desa atau Kelurahan, kurangi risiko bencana!” tutur Dikdik.
Ia pun menghimbau masyarakat Kota Cimahi untuk dapat melakukan latihan evakuasi mandiri segera menuju tempat aman agar kita selalu siap dan selamat dari bencana.
“Dengan pembentukan kelurahan tangguh bencana, forum pengurangan risiko bencana dan menjalin partisipasi masyarakat dan relawan peduli bencana maka diharapkan kita dapat menuju masyarakat Kota Cimahi yang tangguh bencana,” tandasnya.
Apel Kesiapsiagaan Bencana kemudian dilanjutkan oleh kegiatan Simulasi Bencana Gempa Bumi yang diikuti oleh 300 peserta yang terdiri dari perwakilan insitusi / lembaga / Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan, Organisasi Profesi, Kwarcab, PMI, TAGANA, serta dari unsur lainnya.
Senada dengan Dikdik, Tenaga Ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Lukmansyah juga menyebutkan pentingnya untuk bersiapsiaga menghadapi bencana. Ia menyebutkan setiap warga masyarakat harus menyiapkan diri menghadapi bencana, termasuk pengetahuan terkait kebencanaan juga peralatan kegawatdaruratan. Oleh karenanya simulasi bencana harus dilakukan berulang-ulang kali bukan hanya satu kali saja, agar pada saat terjadi bencana resiko bencana yang diterima semakin rendah karena masyarakat sudah paham apa yang harus dilakukan Ketika terjadi bencana.
Ia pun berpesan pada masayarakat Kota Cimahi untuk menjaga lingkungan agar dapat meminimalisir kejadian bencana, “Jaga lah lingkungan, jaga lah resapan air agar bencana-bencana yang terjadi tidak menimbulkan resiko yang terlalu besar,” pungkasnya. (Bidang IKPS)
