KEBERADAAN Ormas, OKP dan LSM dikabupaten Bandung Barat sesuai hasil verifikasi yang sudah memenuhi persyaratan hanya ada 230 dari seluruhnya 480, hal tersebut diungkapkan Kepala Bidang Politik Dalam Negri dan Ormas, Bakesbangpol KBB, Didin Suhendar, seusai kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bagi Ormas yang dilaksanakan di Aula HBS, Cimareme kecamatan Ngamprah Rabu (15/2/2023).
” Data hasil verifikasi kita, yang sudah memenuhi persyaratan tercatan ada 230, dari 480 ” terangnya.
Kebaradaan Ormas, OKP dan LSM yang ada di KBB yang belum lolos verifikasi tersebut rata -ratanya terkendala dengan urusan administrasi. Pihaknya memberikan kesempatan pada organisasi yang belum memiliki SKT agar bisa melengkapi persyaratan-persyaratan administrasi.
Adapun persyaratan tersebut diantaranya terdaftar di Kemenhumhankam atau Kemendagri, Susunan Kepengurusan yang dibuktikan dengan Surat Keputusan (SK) dari Kepengurusan di atasnya, Sekretariat, Ijin domisili dan lain-lainnya, Legalitas formal tersebut sangat penting bagi organisasi salah satunya sebagai pijakan apabila mendapat hibah dari pemerintah,” jelasnya.
“Saya berharap, bagi Ormas, OKP dan LSM untuk segera melengkapi persyaratan-persyaratan itu, sebagai legalitas formal organisasi mereka,” tegasnya.
Meskipun, hingga saat ini lanjut Didin, bantuan hibah yang diberikan Pemkab Bandung Barat, baru sebagian kecilnya saja, dikarenakan keterbatasan anggaran.
“Tahun 2022, hanya ada 11 Ormas yang dapat hibah dari Pemkab. Kalau tahun sekarang, tidak ada satupun, yang dapat,” ucapnya.
Terkait sosialisasi, Didin mengatakan, Ormas, OKP dan LSM diberikan pemahaman tentang Undang-undang Nomor UU 16 tahun 2017 tentang Penetapan Perppu 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
“Kita berikan pemahaman pada mereka tentang perundang-undangan keormasan dan kedudukan mereka dalam perannya sebagai kontrol sosial,” pungkasnya.(trs)
