HARI ini, Rabu (3/5/2023) DPRD menggelar sidang paripurna istimewa peringatan hari jadi ke 382 Kabupaten Bandung, di Soreang.
Sifang paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Bandung, H.Sugianto S.Ag, M.Si yang didampingi dua orang wakil ketua DPRD, H.Wawan Riswandi dan Hen Hen Asep Suhendar. Sementara Wakil Ketua, H.Yayat Hidayat.MM tidak bisa hadir karena tengah melaksanakan ibadah umroh.
Selain dihadiri Bupati Bandung, H.Dadang Supriatna, nampak hadir pula Wakil Gubernur Jabar, Uu Ruzhanul Ulum, para mantan Bupati Bandung, Ketua DPRD Kota Bekasi dan Ketua DPRD Kabupaten Garut, Forkopimda Kabupaten Bandung, Perangkat Daerah (PD) serta camat se- Kabupaten Bandung.
Usai memimpin sidang paripurna, Ketua DPRD, Sugianto mengatakan, hari jadi ke 382 Kabupaten Bandung harus jadi memomentun untuk mengevaluasi program pembangunan yang diluncurkan Pemkab Bandung.
Diantaranya, program dana bantuan bergulir non permanen tanpa bunga dan tanpa agunan. Evaluasi tersebut dilaksanakan sejauh mana program tersebut bisa mendongkrak ekonomi masyarakat.
Kemudian Insentif Guru Ngaji, menurutnya, program itu harus memiliki indikator lebih terperinci guna mengetahui manfaat dan dampaknya. Anggaran Rp 109 miliar yang digelontorkan untuk program tersebut, harus berdampak pada peningkatan SDM.
“Artinya, dengan program itu guru ngajinya bisa sejahtera dan para siswa memiliki pemahaman, sehingga akan terbangun karakter warga Kabupaten Bandung,” tuturnya.
Sugianto mengatakan, permasalahan lain yang harus segera diselesaikan, terkait dengan guru honorer. Dirinya mengaku, mendapatkan laporan sekitar 1.200 guru honorer belum mendapatkan sertifikasi.
“Para guru itu berjuang mendidik anak bangsa, sehingga Pemda harus mendukung semaksimal mungkin, mereka perlu penyetaraan dari sisi kesejahteraan sesui dengan ketentuan yang berlaku,” ucap Sugianto.
Selain itu Politisi Golkar ini mengatakan, Pemkab Bandung harus memiliki pemahaman dalam hal pembangunan infrastruktur, sebab itu berkaitan fasilitas lainnya, seperti kesehatan dan pendidikan.
Permasalahan lain yang menjadi PR besar Pemkab Bandung, yakni persoalan sampah dan itu wajib segera diselesaikan.
“Meskipun sufah ditangani dalah satu kpmunitas, tetapi saya masih sering melihat tumpukan sampah di wilayah Kabupaten Bandung,” akunya.
Permasalahan sampah, jelas Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bandung ini, bukan hanya menjadi kewajiban pemerintah saja tetapi juga masyarakat.
“Berangkat dari individu yang sadar akan sampah, baru akan beres, bagaimana kita bersama semangat membangun lingkungan,” ujar Sugianto. (nk)
