ANGGOTA Komisi IV DPRD Jabar, H. Memo Hermwan, mengatakan masih adanya ribuan warga Jabar yang belum mendapat pasokan listrik tentunya menjadi perhatian pemerintah. terutama pemerintah provinsi Jabar.
“Masalah elektrikasi bagi warga kurang mampu, sebenarnya sudah cukup sering dibahas Komisi IV DPRD Jabar dengan Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jabar. Namun, walaupun DPRD Jabar melalui Komisi IV sudah mendorong penambahan alokasi anggaran untuk Dinas ESDM agar mampu menyerlesaikan masalah Elektrika, tetapi kurang mendapat respon, bahkan anggaran untuk kelistrikan selalu dipotong”. Ujarnya Memo Hermawan, saat ditemui di gedung DPRD Jabar dan dimintai tanggapannya terkait masih ditemukan adanya sekitar 26 ribu warga Jabar yang hingga kini belum dapat pasokan aliran listrik, padahal Jabar merupakan lumbung listrik nasional.
Dikatakan, memang kalau dilihat dari rasio warga yang belum mendapatkan pasokan listrik tinggal kurang 0,001 persen, dari total jumlah penduduk Jabar yang hampir 50 juta jiwa.
Masih cukup banyaknya warga Jabar yang belum menerima pasokan listrik tersebar di seluruh Kabupaten/kota se Jabar. Bahkan berdasarkan data dari Cabang Dinas ESDM Jabar, ternyata pendistribusian listrik bagi warga kurang mampu ternyata tidak merata. “Hal ini terjadi di Cabang Dinas ESDM Wilayah I Cianjur”, ujar politisi senior PDI Perjuangan Jabar ini.
Di wilayah kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah I Cianjur yang meliputi tiga daerah yaitu Kabupaten Cianjur, Kabupaten/kota Sukabumi, berdasarkan informasi dari pejabat Cadin ESDM Wilayah I Cianjur, ternyata masih ada ribuan warga Jabar yang tinggal di 3 daerah tersebut, juga belum dapat menikmati pasokan aliran listrik, kata Memo Hermawan yang juga Ketua Fraksi PDIP DPRD Jabar ini.
Kebutuhan akan listrik, termasuk juga bagi warga kurang mampu tentunya sangat mendukung untuk kegiatan rumah tangga, belajar-mengajar.
Apalagi, saat ini kata mantan Bupati Garut ini, masih dalam kondisi pandemi covid-19, dimana proses pembelajaran dilakukan secara daring atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), yang tentunya sangat membutuhkan akan listrik.
Untuk itu, kedepan Komisi IV akan minta kepada Pemprov Jabar agar anggaran untuk penanganan pasokan listrik bagi warga kurang mampu jangan ada lagi pemangkasan karena akan berpengaruh terhadap pasokan listrik di lingkungan pedesaan, pintanya.
“Kita sangat berharap, kedepan Pemprov Jabar dapat menyelesaikan permaslaahan yang berkaitan dengan elektrika”, pungkasnya.(***)