KETUA Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Barat H. Memo Hermawan, mengatakan selama masih ada penyebaran pandemi Covid-19, tentunya roda perekonomian masyarakat akan berjalan sangat lambat bahkan dapat dikatakan melemah.
Menrutnya ,untuk itu, semua upaya pemerintah dalam memerangi dan memutus mata rantai covid-19 dengan menerapkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), harus kita dukung, ungkapnya kepada awak media di gedung DPRD Jabar, Senin (4/5/2020).
Terkait sengna pembagian bantuan menurutnya ketidak tepat sasaran, bantuan ini penyebab utama tiada lain karena pendataan yang kurang akurat dan tidak dilakukan verifikasi, “hal inilah yang menyebabkan terjadinya kegaduhan ditengah masyarakat bawah”, ujarnya.
“Kita beberapa kali rapat dengan Gubernur Jabar Ridwan Kamil dan jajarannya termasuk dengan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Jawa Barat, bahwa harus hati-hati dan teliti dalam melakukan pendataan terhadap masyarakat yang terdampak covid-19. Jangan sampai datanya asal-asalan dan harus dilakukan verifikasi sebelum melakukan penyaluran bantuan”, ungkapnya.
Langkah inilah kita sebut tidak pro rakyat yang telah ditempuh pimpinanan di tingakat provinsi Jabar. Kenapa kita sebut tidak pro rakyat ?… karena bantuan sambako untuk JPS ternyata berasal langsung dari provinsi, tanpa mempertimbangkan biaya distribusi dan faktor keamanan saat barang tersebut dalam perjalanan”, Pungkasnya.(***)
